Koster Kukuh Lobi Luhut Agar Restui Terminal LNG, WALHI Bali : Mengapa Memaksa?

SuaraBali.id - Menteri Koordinator Maritim Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tak memberikan rekomendasi untuk pembangunan terminal Liquified Natural Gas (LNG) Sidakarya di Denpasar. Namun demikian ternyata Gubernur Bali masih tetap teguh ingin mendirikan terminal LNG tersebut.

Wayan Koster beralasan bahwa proyek ini adalah untuk kepentingan daerah Bali. Terlebih sudah ada kesepakatan dengan wali kota dan desa adat di wilayah tersebut.

"Harapannya ya ini (proyek Terminal LNG) lolos, karena kita untuk kepentingan daerah Bali ya, dan sudah ada kesepakatan dengan wali kota dan empat desa adat yang ada di wilayah itu," kata Wayan Koster sebagaimana diwartakan Antara, Jumat (14/4/2023).

Menurut Koster, permasalahan soal proyek tersebut sudah tak ada lagi. Selain itu kepentingan Bali yang dimaksudnya adalah untuk kemandirian energi dan energi bersih guna meningkatkan daya saing wisata.

Baca Juga: Menpora Temui Koster Bahas World Beach Games, Soal Timnas Israel Tak Banyak Dibahas

Koster pun masih akan berbicara lagi dengan Luhut Binsar dan telah berkirim surat agar merestui pembangunan proyek di kawasan Mangrove tersebut.

"Sudah sampai saya kira (suratnya) sedang dikaji, kita berikan kesempatan kepada pak Menko Marves dan timnya untuk mempelajari studi kelayakan yang sudah dilakukan termasuk juga kesiapan untuk analisa data," ujarnya.

Koster menjelaskan kepada Menko Marves terkait kajian aspek keamanan, keselamatan operasi dan pelayaran pembangunan terminal LNG. Sehingga menurutnya hal itu membuktikan tak ada isu lingkungan yang muncul.

Luhut mengaku tak tahu apa alasan Luhut Binsar menolak memberi rekomendasi proyek tersebut.

"Sebenarnya sudah lama (kabar proyek LNG Sidakarya, Red) cuma saya tidak tahu kenapa (baru ditolak, Red). Belum berlanjut proyek, tapi persiapan jalan terus," tutur Wayan Koster.

Baca Juga: Hujan Seharian, Denpasar Dikepung Banjir

Luhut Minta Menteri LHK Tak Beri Rekomendasi

Sebelumnya dalam surat Menko Marves tertanggal 14 Maret 2023. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, supaya tidak merekomendasikan pembangunan terminal LNG Sidakarya di Denpasar ini.

Ada dua alasan yang dikemukakan Luhut, salah satunya adalah masalah lingkungan. Yang mana pada tahun 2022 lalu, Presiden telah meluncurkan Garis Besar Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.

Selain itu adanya masukan dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan di Bali yang membuatnya menolak proyek Terminal LNG ini.

WALHI Heran Gubernur Bali Ngotot Paksakan Proyek

Keinginan keras Gubernur Bali terkait proyek pembangunan Terminal LNG Sidakarya, di Denpasar ini pun menjadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali. Direktur WALHI Bali Made Krisna "Bokis" Dinata mengatakan mestinya Gubernur Bali Wayan Koster berhenti melakukan upaya untuk memaksakan proyek Terminal LNG Sidakarya.

Hal ini karena surat dari Menko Marves yang ditandatangani oleh Luhut B. Panjaitan tersebut dasarnya jelas yakni tidak merekomendasikan pembangunan Terminal LNG Sidakarya. Alasannya, bertentangan dengan dengan Garis Besar Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh dan Sejahtera yang dimana esensi dari konsepsi tersebut adalah mengembangkan kualitas pariwisata yang lebih baik dengan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Ia pun heran mengapa Gubernur Bali menyangsikan surat dari Menko Marves ini bahkan tetap bersurat untuk melobi Luhut supaya proyek ini tetap berjalan.

“Mengapa Gubernur Koster seakan menyangsikan dasar Surat yang dikeluarkan Menko Marves dan tetap ngotot ingin memaksakan proyek Terminal LNG ini berjalan dengan cara melobi Menko Marves ?” tanya Bokis.

Soal pernyataan Gubernur Bali bahwa tak ada isu lingkungan dalam proyek pembangunan LNG Sidakarya menurutnya mengada-ngada. Sebab berdasarkan kajian sebelumnya yang dilakukan oleh KEKAL, Frontier dan WALHI Bali,  jelas mengatakan jika di Perairan Sanur ada indikatif Terumbu Karang yang akan terdampak jika Proyek Pembangunan Terminal LNG tetap dilanjutkan dan ada 5,2 Ha indikatif Terumbu Karang yang terdampak langsung.

“Tak bisa dipungkiri jika akan berdampak terhadap Mangrove Tahura Ngurah Rai sebab jarak hanya 500 meter dari pesisir yang justru dapat menurunkan kualitas Pariwisata karena lingkungannya rusak. Jadi Gubernur Bali mengatakan tidak ada isu lingkungan, itu adalah pernyataan yang tidak berdasar,” tegasnya.