Biaya Hidup Terus Naik, Buruh Anggap Rencana Kenaikan Upah 2022 Tak Cukup

APINDO menilai tuntutan kenaikan upah minimum buruh yang menggunakan survei KHL tidak perlu dijadikan rujukan karena sudah tidak relevan dengan regulasi yang ada.

"Tuntutan tersebut tidak berdasarkan regulasi, tapi berdasarkan survei sendiri. Itu tidak perlu kita berikan atensi secara serius karena nanti akan menciptakan iklim pengupahan ini kurang kondusif," kata Adi.

Namun, Adi mengatakan buruh masih boleh menyampaikan tuntutannya karena itu hak para buruh.

Kenaikan masih wajar

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, mengatakan perdebatan soal penetapan upah minimum yang terus terjadi menjadi hal yang sulit, apalagi terjadi di tengah pandemi Covid-19, yang membuat kondisi ekonomi belum benar-benar pulih.

Pemerintah, kata dia, harus bisa menjelaskan situasi yang terjadi dengan lebih gamblang agar para buruh bisa menerima kenaikan upah yang dinilai Hendri masih wajar.

"Saya rasa itu sudah cukup wajar kalau misalnya ada pemahaman dari semuanya karena banyak sektor yang memang pertumbuhannya masih negatif. Hanya beberapa sektor saja yang sudah mulai tumbuh positif. Inflasi dari Januari sampai Oktober juga masih rendah di bawah 1%."

Hendri menambahkan kenaikan upah yang tinggi juga bisa menghambat pemulihan ekonomi. Jadi, dibutuhkan pemahaman dari semua pihak dalam menghadapi kondisi saat pandemi.

"Kalau kita mau pulih, terus kemudian ada beban dari kenaikan upah yang diminta untuk tinggi, maka akan menyulitkan untuk bergerak kembali. Akhirnya nanti yang akan kembali bukan di sektor produktif, bukan di sektor yang value added-nya lebih besar seperti manufaktur, tetapi yang bergerak akhirnya sektor perdagangan yang menyulitkan kita untuk create value added yang besar," kata dia.

Di sisi lain, Hendri menilai pemerintah juga harus bisa meredam kekhawatiran para buruh terkait biaya hidup yang terus meningkat. Jika pemerintah mampu mengendalikan biaya kebutuhan masyarakat, seperti biaya sewa atau beli rumah, biaya transportasi, atau harga pangan, menjadi masuk akal kalau peningkatan UMK tidak perlu terlalu tinggi.