- Aliansi BEM Se-Bali menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Bali pada Senin, 22 Juni 2026.
- Massa menuntut Presiden Prabowo mencopot Menteri HAM Natalius Pigai karena dinilai gagal menjalankan tugas mengawal isu HAM.
- Demonstran menyerahkan 16 poin evaluasi program pemerintah kepada anggota DPRD Bali untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
SuaraBali.id - Ratusan massa aksi dari Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa menggelar aksi damai terkait evaluasi program pemerintah di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (22/6/2026).
Salah satu poin tuntutan yang diinginkan massa adalah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Tuntutan untuk memberhentikan Natalius Pigai didasari karena dia dinilai gagal untuk mengawal isu-isu HAM yang terjadi di tanah air.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Menteri Hak Asasi Manusia yang bagaimana hari ini tidak menjalankan tugas-tugasnya untuk mengawal isu-isu HAM,” kata seorang mahasiswa yang melakukan orasi pada aksi tersebut.
Baca Juga:Prabowo Sentil Masalah Sampah Bali, Pemkab Badung Akui Kewalahan
Tidak hanya Pigai yang menjadi sasaran kritik, melainkan juga komunikasi sejumlah menteri yang juga dinilai tidak baik.
Selain itu, sindiran juga dilontarkan kepada Presiden Prabowo Subianto pasca meminta Bahasa Perancis agar dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.
“Begitu juga Bapak Prabowo yang menyarankan untuk belajar bahasa Prancis, bahasa-bahasa luar, tetapi Bapak Prabowo sendiri untuk menghitung 10 + 6 hasilnya 17,” imbuhnya.
Aksi damai yang berlangsung selama sekitar 1 jam itu, massa membawakan sejumlah poin tuntutan. Kajian tersebut kemudian diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Bali yang menerima massa aksi sejak awal dimulainya aksi.
Atribut berupa spanduk berisikan aspirasi juga dibentangkan di tengah jalan saat orasi. Spanduk bertuliskan “Mas Bowo Gagal” hingga “Reformasih Dikorupsi juga tak luput dari pandangan.
Baca Juga:Siap Masuk Jurang, Natalius Pigai Ungkap Janji Prabowo Saat Kalah di Pilpres
Aksi itu ditutup dengan penyerahan 16 poin aksi kepada anggota DPRD Provinsi Bali. Poin aksi mengkritisi sejumlah program pemerinta seperti evaluasi Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta pengendalian nilai rupiah hingga deforestasi hutan di Papua.
Anggota Dewan diminta untuk meneruskan aspirasi tersebut dalam waktu 3 hari ke depan ke pemerintah pusat dan fraksi partai di DPRD Bali.
“Hari ini tuntutan ini saya terima ya, saya sampaikan dengan pimpinan kami di pusat semua melalui semua fraksi-fraksi yang ada. Ini akan saya bagikan,” kata Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra kepada massa.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
