- Amien mengaku tidak begitu yakin institusi Polri menjadi lebih baik
- Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut hanya akan mempertahankan ‘kebobrokan’ Polri
- Reformasi Polri hanya menjadi polesan hingga sebuah sandiwara untuk tetap menciptakan cerita yang sama
SuaraBali.id - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah kalah start dengan Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam hal Reformasi Polri.
“Menurut saya Presiden Prabowo itu sudah ketinggalan beberapa Langkah dibanding kecepatan Kapolri Listyo Sigit,” sebut Amien, dikutip dari youtubenya, Rabu (12/11/25).
“Pada 7 November 2025 Presiden Prabowo baru melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang terdiri dari 10 orang yang punya latar belakang dalam bidang hukum,” tambahnya.
Dari 10 orang yang terpilih menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Amien mengaku tidak begitu yakin dengan kinerjanya yang akan benar – benar membuat institusi Polri menjadi lebih baik.
Baca Juga:Usai Tes DNA Negatif, Lisa Mariana Diperiksa Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
“Nah sekarang pertanyaannya optimiskah kita dengan 10 tokoh ini?,” ungkap Amien.
“Saya punya pendapat, saya setuju dengan pengamat intelejen keamanan, Surya Permana yang mengendus adanya pihak yang membonceng situasi untuk kepentingan tertentu. Pengamat ini berpendapat bahwa tim reformasi polri diprediksi hanya mempertahankan kebobrokan,” imbuhnya.
Amien menilai bahwa adanya anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut hanya akan mempertahankan ‘kebobrokan’ polri.
Bahkan, menurut pendapat Amien, Reformasi Polri hanya menjadi polesan hingga sebuah sandiwara untuk tetap menciptakan cerita yang sama.
“Reformasi sejati butuh keberanian untuk memotong rantai masa lalu, bukan mendaur ulang,” kata Amien.
Baca Juga:Amien Rais Sebut Jokowi Masih Butuh Prabowo: Tidak Mungkin PSI Bisa Bersaing Dengan Partai Besar
“Reformasi Polri ini menurut saya hanya polesan basa – basi, bisa juga jadi mengarah pada dagelan atau sandiwara murahan saja,” tambahnya.
Presiden Lantik Anggota Komisi Reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ketua dan Sembilan anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat (7/11/25).
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembenahan dan penguatan institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan nasional di era baru pemerintahan Prabowo.
Dari Sembilan anggota Komisi Reformasi Polri, terdapat tiga mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang ikut dilantik.
Ketiganya adalah Kapolri periode 2015 – 2016, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Kapolri periode 2016 – 2019, Jenderal (Purn) Tito Karnavian (yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Kapolri Periode 2019 – 2021, Jenderal (Purn) Idham Azis.
Selain tiga mantan Kapolri, Ahmad Dofiri, purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, juga dilantik menjadi anggota Komisi.
Sebagai ketua, Presiden Prabowo menunjuk Jimly Asshiddiqie yang dikenal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 – 2008.
Salah satu anggota Komisi Reformasi Polri tersebut yang tak lain adalah Eks Menkopolhukam, Mahfud MD.
Mahfud MD menilai bahwa dengan adanya tim Komisi Reformasi Polri ini semua permasalahan mengenai keluhan terhadap institusi Polri akan segera menemui titik terang.
“Langkah pertama ini adalah membuka pintu dulu kepada Masyarakat (kita tanya keluhannya apa. Masalahnya apa yang dirasakan, apa solusinya),” sebut Mahfud.
“Nanti baru sesudah itu kita analisis menggunakan otak dan ilmu kita masing – masing,” tambahnya.
Mahfud mengungkapkan bahwa keculasan para pejabat yang menjadi permasalahan terberat di Indonesia, sementara polisi hanyalah Sebagian dari mereka.
Mahfud juga mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak akan berubah usai menjadi anggota anggota Komisi Reformasi Polri. Semua soal kritikan kepada pemerintah yang seharusnya disuarakan, ia akan tetap suarakan.
“Yang lebih berat di negara kita ini kan korupsi dan kesewenang – wenangan, keculasan para pejabat kan,” ujar Mahfud.
“Polisi itu sebenarnya hanya bagian dari itu semua, taruhlah saya ikut kesitu, tentu secara etis saya tidak boleh membuka hal – hal yang sifatnya rahasia atau belum diputuskan oleh tim. Bukan karena takut kritis, tapi untuk urusan itu, tapi untuk urusan lain – lain kita tetap bicara, tidak usah khawatir ‘saya berubah’, ya mudah – mudahan terus bisa dipegang,” tegasnya.
Kontributor : Kanita
