- Rocky Gerung melihat Purnawirawan TNI retak akibat beda pendapat soal pemakzulan Gibran.
- Ia anggap pemakzulan konstitusional meski sulit; pahami Luhut sebut itu "kampungan".
- Luhut sebut pemakzulan "kampungan". Rocky harap keretakan elit tak merembet ke publik.
SuaraBali.id - Pengamat Politik Rocky Gerung buka suara soal isu keretakan yang mulai tercium di kalangan para Purnawirawan TNI.
Hal ini muncul usai adanya dorongan soal pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Rocky menilai adanya keretakan di kalangan Purnawirawan TNI tersebut lantaran ada perbedaan pendapat soal isu pemakzulan Gibran.
Sebagian dari mereka bersifat netral, namun ada juga yang mendorong pemakzulan.
Baca Juga:PSI Jadi Kendaraan Politik Jokowi? Rocky Gerung: Partai Itu Memang Disediakan untuknya
Selain itu tidak sedikit juga yang menganggap bahwa pemakzulan itu hal yang keterlaluan.
“Justru terbaca ada keretakan di kalangan Purnawirawan TNI itu,” ujar Rocky, dikutip dari youtubenya, Kamis (25/9/25).
“Sebagian mendorong pemakzulan, sebagian bersifat netral, sebagian justru menganggap pemakzulan itu semacam kebablasan. Pak Luhut mengambil posisi itu karena beliau ada di pihak pemerintah,” tambahnya.
Rocky menyebut bahwa ide soal pemakzulan tersebut merupakan ide yang konstitusional yang seharusnya dibiarkan tumbuh begitu saja.
Meskipun menurut Rocky pemakzulan terhadap Gibran tersebut cukup sulit untuk ditempuh, lantaran komposisi politik DPR masih dikendalikan oleh Koalisi Merah Putih.
Baca Juga:KPU Dikecam, Roy Suryo: Syarat Penting Capres-Cawapres Sengaja Ditutupi Demi Siapa?
“Tetapi ide tentang pemakzulan itu ide yang konstitusional,” ucap Rocky.
“Jadi biarkan ide itu tumbuh walaupun sulit. Karena komposisi – komposisi politik di DPR itu tetap dikendalikan oleh koalisi Merah Putih yang mayoritas disitu itu,” sambungnya.
Perselisihan karena beda presepsi soal isu pemakzulan Gibran itu menurut Rocky sudah hal yang biasa.
Menurutnya, Partai besar seperti PDIP tentu akan memiliki poin tersendiri mengapa Gibran harus dimakzulkan, sehingga tidak bisa bertindak begitu saja.
“PDIP tentu punya poin yang lain, karena pengalaman partai itu dengan Pak Jokowi dengan Gibran juga dengan sendirinya berbeda dengan pengalaman Pak Luhut yang membantu Pak Jokowi,” ujarnya.
“Jadi kita harus membiasakan bahwa itu perselisihan presepsi biasa aja. Tentu PDIP tidak mungkin mengatakan bahwa pemakzulan itu yang dilakukannya. PDIP tetap punya poin kenapa mesti dimakzulkan. Karena tadi, pengalaman otentik Megawati dengan Jokowi, pengalaman otentik PDIP dengan Gibran itu adalah sesuatu yang betul – betul eksistensial,” tambahnya.
