SuaraBali.id - Nama Sri Mulyani sempat mencuat kala adanya skandal Bank Century di masa lalu.
Mantan menteri keuangan 3 periode yang kini sudah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa ini saat itu menduduki jabatan penting sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pasca reshuffle kabinet, nama Sri Mulyani menjadi perbincangan hangat warganet, khususnya berkaitan kasus masa lalu yang masih membekas dalam ingatan setiap orang terkait mega skandal kasus dugaan korupsi berhubungan dengan Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bank Century.
Sri Mulyani saat itu punya berperan penting untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Baca Juga:Mahfud MD Akan Bicara Langsung dengan Sri Mulyani Soal Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu
Penetapan ini memberi dampak besar pada seluruh ekosistem perbankan sampai diperkirakan kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah.
Kasus Bank Century
Penyebab awal kasus besar tersebut terjadi karena adanya masalah keuangan serta memiliki potensi gagal dengan dampak sistemik hingga berujung pada terancamnya stabilitas perbankan nasional.
Pada peristiwa tersebut ternyata ada peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Ketua KSSK.
Ia memimpin rapat lalu membuat keputusan yang berupa penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, sehingga untuk mencegah efek semakin luas, maka diperlukan dana talangan sejumlah tertentu.
Baca Juga:Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Akan Kena Cukai Dalam Waktu Dekat
Setelah melakukan diskusi yang alot, akhirnya keputusan kembali bergulir yaitu negara harus menggelontorkan dana talangan atau penyertaan modal senilai Rp 6,7 triliun.
Sehingga Bank Century bisa terselamatkan.
Nilai nominal yang telah disepakati tersebut, akhirnya disalurkan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan status sebagai penyertaan modal bukan berupa dana talangan.
Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut menjadi skandal besar disebabkan adanya dugaan korupsi atau penyelewengan pada aliran dana bailout.
Persoalan tersebut menyeret dua nama besar yaitu pemegang saham bank Robert Tantular dan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.
Akibat adanya dugaan korupsi tersebut berakibat pada munculnya tekanan politik hingga Sri Mulyani memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada bulan Mei 2010.
Kemudian meneruskan karirnya dalam bidang sama tapi berbeda tempat dengan jabatan Direktur Pelaksana World Bank.
Kejadian tersebut seolah serupa tapi tidak sama, yang mana pada September 2025 ini, nahkoda keuangan Indonesia tersebut telah merelakan kursi di Kemenkeu diduduki oleh penggantinya yakni Purbaya Yudhi Sadewa.
Nasib Korban Bank Century
Sebagai bank konvensional, tentu saja sudah mempunyai banyak nasabah dengan keperluan masing-masing.
Sehingga saat lembaga keuangan tersebut bermasalah, otomatis nasabah ikut merasakan dampaknya.
Penanganan nasib nasabah bank dilakukan memakai dua cara, yaitu pengembalian dana, proses hukum serta kompensasi.
Sehingga kerugian nasabah dapat segera ditangani sesuai prosedur.
Langkah pertama yang dilakukan pihak bank melalui opsi pengembalian dana.
Pasca kasus bank telah tertangani, hasil penjualan seluruh aset bank century dipakai untuk mengembalikan dana talangan pada negara.
Selain itu, dana nasabah yang sempat tertahan atau berkaitan dengan dana talangan juga ikut dikembalikan pada pemiliknya tanpa terkecuali.
Langkah kedua untuk menangani kerugian nasabah yaitu melalui proses hukum dan kompensasi.
Jajaran pihak yang berhubungan dengan kasus ini semua menjalani proses hukum.
Selanjutnya pengembalian semua dana nasabah dilakukan menggunakan berbagai upaya kompensasi, sehingga kepercayaan masyarakat perbankan kembali pulih.
Karena awalnya bank hasil merger beberapa bank kecil ini mengalami kesulitan likuiditas dan kualitas aset semakin buruk.
Pada akhirnya Bank Indonesia meminta tanggung jawab pada pemiliknya, lalu ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Meskipun begitu, kasus tersebut memang selalu diingat oleh setiap nasabah bank maupun masyarakat pada umumnya.
Karena awalnya bank hasil merger beberapa bank kecil ini mengalami kesulitan likuiditas dan kualitas aset semakin buruk.
Pada akhirnya Bank Indonesia meminta tanggung jawab pada pemiliknya, lalu ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Meskipun begitu, kasus tersebut memang selalu diingat oleh setiap nasabah bank maupun masyarakat pada umumnya.
