SuaraBali.id - Pemulung di Bali khawatir mata pencahariannya berkurang setelah Gubernur Bali menetapkan kebijakan larangan kemasan plastik sekali pakai terutama kemasan air mineral di bawah 1 liter.
Sebagaimana diketahui Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang melarang penggunaan plastik sekali pakai.
Hal ini memang ditujukan untuk kelestarian lingkungan dan upaya menanggulangi sampah plastik di Bali yang kian sulit diatasi.
Namun demikian kebijakan ini juga menuai kontroversi karena sebagian pihak merasa dirugikan akibat kebijakan yang belum memberikan solusi konkrit ini.
Baca Juga:Pemkab Badung Soal Vaksin TBC Bill Gates : Sepanjang Bagus Tentu Kita Dukung
Salah satunya adalah pemulung di Bali yang selama ini memanfaatkan sampah plastik sebagai sumber penghasilan.
Mereka meminta agar Pemprov Bali juga memperhatikan kelangsungan pekerjaan para pemulung yang sangat tergantung pada kemasan tersebut.
Seorang pemulung di wilayah Badung, Hendro mengaku khawatir begitu diberitahu bahwa Gubernur Koster akan melarang penggunaan plastik sekali pakai yang diantaranya adalah gelas dan botol air minum kemasan plastik sekali pakai.
Gelas plastik dan botol plastik yang selama ini dikeluhkan masyarakat sampahnya malah menjadi berkah tersendiri bagi para pemulung ini.
Sampah-sampah ini menjadi sumber penghasilannya setiap hari.
Baca Juga:Staf Vendor Diskominfo Badung Ditemukan Meninggal Setelah Terbangkan Drone
Pria yang berprofesi sebagai pemulung dan beroperasi di sekitar pantai Legian Bali ini mengakui bingung dengan kebijakan tersebut.
“Saya kan hidup dari mengumpulkan botol-botol plastik ini. Kalau botol-botol itu dilarang, keluarga saya mau makan dari mana. Apa pemerintah mau menanggungnya? Saya tidak habis pikir dengan kebijakan seperti itu,” ujarnya.
Menurutnya dengan tidak ada peraturan pelarangan itu saja sudah sulit untuk mencari botol dan gelas air minum di Pantai Legian ini karena banyaknya para pemulung yang memungutnya.
“Sekarang saja susah dapat botolnya karena yang mulung juga banyak,” tuturnya.
Dari pekerjaannya sebagai pemulung di Pantai Legian Bali, Hendro mengaku mendapatkan penghasilan sekitar Rp 40-50 ribu per hari.
“Saya hanya dapat 40 sampai 50 ribu saja sehari. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Jadi, kalau dilarang-larang seperti itu, bagaimana nanti dengan hidup keluarga saya?” keluhnya.
Pemulung lainnya Nagula yang setiap hari memungut sampah botol-botol dan gelas plastik di sekitaran jalan-jalan yang ada di Legian juga mengeluhkan hal serupa.
“Sampah-sampah ini kan diperlukan pemulung untuk cari uang. Kalau dilarang kan kami malah sulit untuk cari uangnya,” ucapnya.
Menurut Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Prispolly Lengkong, memastikan Surat Edaran Gubernur Bali, Wayan Koster, yang melarang produsen untuk memproduksi air minum dalam kemasan di bawah satu liter itu pasti akan berdampak terhadap perekonomian para pemulung yang ada di Bali.
Dia memperkirakan penghasilan mereka diperkirakan akan anjlok hingga 50 persen dengan adanya pelarangan itu.
Menurutnya, botol-botol air minum kemasan berukuran di bawah satu liter itu merupakan andalan penghasilan bagi keluarga para pemulung karena harganya yang lumayan tinggi.
“Apalagi, saat ini pet galon harganya lagi turun dan para pabrikan tidak mau tercampur pet botol dan pet galon,” ujarnya.
Ia menyebut Pemprov Bali seharusnya bijaksana sebelum membuat surat edaran pelarangan seperti itu.
Karena, menurutnya, ada kehidupan masyarakat minoritas atau masyarakat miskin yang mata pencahariannya ada di situ.
“Jadi kami berharap Pemprov Bali mengkaji ulang surat edaran tersebut,” tukasnya.
Rantai Ekonomi Daur Ulang Terganggu
Sekretaris Jenderal Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Eddie Supriyanto, mengungkapkan bahwa botol AMDK di bawah 1 liter merupakan bahan baku utama industri daur ulang.
“Pelarangan ini akan mengurangi pasokan dan mengganggu rantai ekonomi daur ulang,” katanya.
Eddie menuturkan bahwa solusi yang tepat bukan melarang produksi, tetapi memperkuat sistem pemilahan sampah sesuai UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81/2012.
“Jika pemilahan di tingkat rumah tangga dan desa dioptimalkan, sampah plastik bisa dikelola dengan baik tanpa perlu pelarangan,” jelasnya.
Dia menyarankan Pemprov Bali memberdayakan aparat desa dan bank sampah untuk mengelola limbah plastik.
“Daripada melarang, lebih baik tingkatkan pengawasan dan sanksi bagi yang tidak memilah sampah,” ujarnya.
