“Jadi antara 10-20 persen kelihatan turun di tahun 2025. Kita ingin di beberapa bulan ke depan melakukan survey sampai sejauh mana,” ujar Perry saat ditemui usai Rapat Koordinasi di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Senin (28/4/2025).
Dia menduga hal itu disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang menginap di akomodasi yang tidak resmi dan berizin.
Akibatnya, pemerintah dan pihak akomodasi resmi tidak mendapatkan pemasukan yang seharusnya mereka dapatkan.
ada ribuan akomodasi berbentuk vila hingga homestay yang tersebar di seluruh wilayah Bali yang tidak memiliki izin.
Baca Juga:Sedihnya, Ikan Koi Puluhan Juta Ini Mati Gara-gara Listrik Mati
Dia juga menduga akomodasi ilegal itu juga bisa dioperasikan oleh WNA yang berada di Bali.
Hal itu juga diperkuat dengan data yang pihaknya temukan.
Sebelum tahun 2023, dia menyebut banyak investor yang membangun hotel dan restoran di Bali.
Namun, setelah periode tersebut, data investasi menunjukkan investor lebih banyak membangun perumahan dan perkantoran.
PHRI menduga jika perumahan tersebut dapat disulap menjadi akomodasi seperti vila yang kemudian tidak mengantongi izin.
Baca Juga:Demo Ojol Nasional: Bali Ogah Turun ke Jalan, Ini Alasannya
“Artinya banyak orang membangun perumahan, tapi kita kan nggak lihat. Bukan berarti perumahan untuk tempat tinggal, tapi perumahan yang kemudian dialihfungsikan menjadi akomodasi seperti vila dan sebagainya,” paparnya.
Selain itu, Perry juga menduga banyak wisatawan asing yang kemudian menggunakan modus untuk mengajak wisatawan asing lain untuk menginap di akomodasi tak berizin tersebut.
“Kalau kita lihat mereka itu ada yang dibawa temannya. Jadi temannya bikin akomodasi, temannya yang lain diajak untuk menginap di sini. Banyak cara yang dilakukan,” tutur Perry.
Selain itu, hotel berbintang di Bali juga harus bersaing dengan hotel melati yang tak memiliki izin.
Banyak hotel di Bali dinilai harus rela menurunkan harga sewanya agar tidak kalah dari hotel-hotel yang tak berizin.
