SuaraBali.id - Gubernur Bali, Wayan Koster melantik Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang baru di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (9/5/2025).
Jabatan yang sebelumnya diisi oleh I Gusti Ngurah Wiryanata, kini dijabat oleh Gede Suralaga.
Dalam pidatonya saat memperkenalkan Suralaga kepada undangan yang hadir, Koster mengisyaratkan penunjukan Suralaga diharapkannya dapat mengendalikan ormas-ormas yang bersifat premanisme di Bali.
Koster bahkan secara gamblang meminta mantan Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian itu untuk menghadapi preman.
Baca Juga:Pernikahan Luna Maya Dan Maxime Bouttier Dijaga Ketat Polisi, Ini Kata Petugas
“Kemudian Gede Suralaga, dulunya staf ahli, sekarang saya tugaskan sebagai Kepala Kesbangpol, untuk menghadapi preman!” ujarnya dalam pidato pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan kewenangan pemerintah daerah unutk mengatur izin ormas di daerahnya masing-masing.
Koster mengisyaratkan untuk mengawasi datangnya ormas-ormas yang baru masuk ke Bali.
Meski begitu, Koster tidak menyebut secara rinci ormas-ormas yang dimaksud.
“Jadi ada ormas yang aneh-aneh begitu, udah aja kau gas,” ucap Koster kepada Suralaga.
Baca Juga:Buntut Banyak Turis Menginap di Akomodasi Ilegal, Indekos di Badung Kini Diawasi
“Apalagi sekarang ada kedatangan ormas baru, nggak boleh. Kita punya kewenangan untuk mengizinkan atau tidak,” tambah dia.
Koster juga berencana untuk mengadakan rapat melibatkan berbagai instansi di Bali untuk mengambil sikap terhadap ormas preman yang ada di Bali.
Dia berencana melakukan rapat tersebut pada Senin (12/5/2025) mendatang.
“Nanti akan disikapi tanggal 12. Sikap terhadap ormas-ormas yang preman,” ucapnya singkat.
Belakangan, Bali kembali diramaikan dengan isu ormas yang masuk ke Bali.
Hal tersebut ramai usai viralnya video deklarasi kepengurusan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Bali.
Kehadiran ormas tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat dan media sosial. Pasalnya, Bali dinilai sudah memiliki Pecalang sebagai satuan pengamanan adat.
Hal itu kemudian diiyakan oleh pernyataan Manggala Utama (Ketua) Pasikian Pacalang Bali, Made Mudra yang menilai jika sistem pengamanan yang sudah ada di Bali saat ini harus dipertahankan.
Dia tidak menginginkan adanya ormas yang hanya mengaku ingin menjaga keamanan Bali.
Namun, dirinya mengaku tidak memiliki kuasa untuk menentukan sikap terhadap ormas tersebut.
Dia meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengambil sikap tegas terhadap ormas tersebut.
“Karena yang berhak menolak gubernur, wali kota, dan polisi. Kalau kami melaksanakan sesuai instruktur dari Gubernur Bali, jaga keamanan,” kata Mudra saat ditemui di Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Senin (5/5/2025) lalu.
“Jadi ini harus kita pertahanankan agar tidak terjadi benturan atau gesekan-gesekan terhadap ormas-ormmas yang mengaku menjaga keamanan. Ini tidak kita berikan di Bali,” papar Mudra.
Selain itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta sebelumnya juga sempat berkomentar terhadap isu ini.
Dia menilai Provinsi Bali tidak memerlukan ormas yang berasal dari luar Bali untuk masuk.
Selain Pecalang, sudah ada unsur TNI dan Polri yang berperan untuk menjaga keamanan di Bali.
“Dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki Pecalang Desa Adat. Nah Pecalang Desa Adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” ujar Giri saat ditemui di kantornya, Senin (5/5/2025) lalu.
Mantan Bupati Badung itu juga sudah bersiap untuk memberikan insentif kepada Pecalang di Bali.
Selain untuk menghindari masuknya ormas luar Bali, hal itu juga dimaksudkan agar Pecalang semakin menjadi simbol adat dan tradisi Bali yang menjaga keamanan adat di Bali.
“Pikiran saya adalah ke depan ini kami akan upayakan bagaimana caranya biar bisa memberikan insentif kepada pecalang,” paparnya.
Sehingga betul-betul gerakan ngayah untuk masyarakat pribumi menjaga alamnya, budayanya, dan manusianya,” imbuh Giri.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
