“Apalagi di masa krisis ekonomi seperti saat ini maka kontraksi ekonomi sedikit saja bisa berkontribusi besar bagi makin tergoncangnya perekonomian nasional,” ucap I Gede Pasek Suardika.
Menurutnya, dari 28 persen sampah non organik di Bali hanya 5 persen saja berasal dari AMDK dan sebagian besar obyek utama pemulung untuk bisa dijual kembali. “Jadi, beda dengan produk produk plastik lainnya,” tuturnya.
Dia mengatakan sebenarnya yang harus dilakukan di Bali untuk mengatasi masalah sampah bukan melarang produksi plastiknya, tapi dengan mengatur siklus daur ulangnya karena sulit terurai dan diatur jumlah penggunaannya agar tidak berlebihan.
I Gede Pasek Suardika mengingatkan bahwa kisah kelahiran dan temuan plastik menemani manusia adalah sebagai temuan alternatif ketika manusia boros melahap pohon yang dipakai sebagai sarana untuk kertas, pembungkus, dan kebutuhan lainnya.
Baca Juga:Pemprov Bali Juga Larang Distribusi Air Kemasan Plastik di Bawah 1 Liter dari Luar Bali
“Tanpa plastik maka hutan makin banyak dibabat untuk memenuhi kebutuhan manusia pengganti plastik,” katanya.
Jadi, lanjutnya, pemaksaan kebijakan yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi ini sangat berbahaya.
“Silakan dibayangkan jika helm plastik diganti aluminium atau besi, tempat plastik infus diganti dengan bahan lain, ember, jas hujan, plastik bungkus beras dilakukan larangan, ditambah lagi AMDK, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu dan pengangguran makin banyak. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab jika efek dominonya menyusahkan kita semua? Bangun kesadaran, kendalikan penggunaan plastik tetap jaga pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
