Menurut Gubernur Bali Wayan Koster total dana yang terkumpul sebesar Rp49,7 miliar, di mana jumlah ini mampu menggerakkan transportasi publik itu hingga Desember 2025 nanti.
Pembiayaan tersebut didapatkan dari dana gotong royong dengan 30 persennya dari Pemprov Bali, dan 70 persennya dari pemda Sarbagita.
“Pemprov Bali berkontribusi 30 persen atau senilai Rp15 miliar, Pemkot Denpasar Rp14 miliar, Badung Rp16 miliar, Gianyar Rp4,7 miliar, dan Tabanan nol, akan didukung oleh Pemkab Badung,” kata Koster.
Solusi atas pembiayaan bus ini menurutnya sudah terpecahkan dengan berbagi pembiayaan operasional dengan kabupaten yang dilintasi bus merah.
Baca Juga:Era Baru Penyiaran Digital di Bali, Turyapada Tower Bebaskan Buleleng dari Sulit Sinyal
Satu hal yang menjadi evaluasi pemerintah daerah adalah lalu lintas bus yang kerap sepi tanpa penumpang, sehingga nanti bus berkapasitas total lebih dari 30 orang ini akan bergerak optimal pada pagi dan sore hari.
“Mudah-mudahan masyarakat Bali semakin sadar, semakin antusias untuk beralih menggunakan transportasi menggantikan kendaraan pribadi dengan transportasi publik, supaya Bali tidak lagi macet,” ujar Koster.
Koster menjelaskan tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan dari beroperasinya bus TMD. Sebab, dia berujar, operasional bus TMD bersifat layanan untuk memenuhi hak masyarakat Bali.
"Tidak ada hitung-hitungan mencari untung. Nggak ada target PAD. Ini tujuannya adalah layanan publik, bukan untuk target PAD,” ujarnya.
Adapun koridor yang dilayani yaitu koridor satu Sentral Parkir Kuta-Terminal Pesiapan, koridor dua Terminal Ubung-Bandara I Gusti Ngurah Rai, koridor tiga Terminal Ubung-Icon Mal Sanur, koridor empat Terminal Ubung-Monkey Forest, koridor lima Sentral Parkir Kuta-Politeknik Negeri Bali, dan koridor enam Sentral Parkir Kuta-Nusa Dua.
Baca Juga:Ni Luh Nopianti Janji Setia Menunggu Agus Keluar dari Penjara, Kini Pindah ke Lombok
