Beberapa hari lalu Jajaran rektorat Universitas Udayana (Unud) melakukan pertemuan terbuka dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud terkait tuntutan mahasiswa untuk membatalkan perjanjian kerja sama (PKS) Unud dengan Kodam IX/Udayana.
Rektor Unud Prof Ir I Ketut Sudarsana sepakat mengusulkan pembatalan PKS yang ditandatangani pada 5 Maret 2025 lalu itu.
Perwakilan BEM Unud menyatakan PKS dengan TNI mematikan nalar kritis mahasiswa terhadap berbagai isu sosial politik yang berkembang di tanah air, mengganggu psikologis mahasiswa, serta kekhawatiran akan intervensi kegiatan-kegiatan mahasiswa.
Sementara itu Rektor Unud menyampaikan bahwa pihaknya memandang kerja sama dengan Kodam IX/Udayana hanya sebatas upaya memperkuat pendidikan karakter dan bela negara bagi mahasiswa.
Baca Juga:Koster Minta Dinas Pertanian Bali Belajar ke Israel : Jangan Gitu-Gitu Aja, Nggak Akan Maju
Tak hanya itu PKS tersebut juga diharapkan meningkatkan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan generasi muda di kampus dan seluruh program kerja sama tersebut bersifat terbuka, dan partisipatif.
“Kami pimpinan Universitas Udayana mendengarkan aspirasi, masukan-masukan dari adik-adik mahasiswa. Sehingga kita tadi dapat mengusulkan ke Kodam IX/Udayana, kepada mitra kita dalam kerja sama ini untuk membatalkan kerja sama ini,” ujar Prof Sudarsana kala itu.
