Ia mengingatkan perlunya menggandeng stakeholder dalam menyusun ketentuan agar tidak kembali ke masa lalu.
"Misalkan kembali masa lalu tidak ada plastik kok bisa? apakah kita mau ke zaman primitif, kita tidak boleh anti teknologi tetapi bagaimana yang bertanggung jawab itu bisa mempertanggungjawabkan sampah-sampah plastik dari kegiatan," jelas Ketua DPC Gerindra Buleleng ini.
"Maka oleh karena itu kalau saya dalam menegakkan itu lebih baik membuat ketentuan stakeholder bagaimana tanggung jawab yang punya gawe terhadap sisa-sisa sampah itu. Bila perlu penegak itu harus dengan sanksi. Niat Pak Gubernur Koster meminimkan sampah plastik bisa berjalan. Kepentingan masyarakat adat punya gawe melibatkan banyak orang tidak jadi beban," tegasnya.
Ia juga mengajak agar tanggung jawab pengolahan sampah tidak hanya difokuskan pada larangan air kemasan, melainkan penyelesaian pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Baca Juga:Dishub Bali Bingung, Sebut Rencana Kapal Cepat Banyuwangi Denpasar Baru Sepihak
"Itu harus diatur dengan sanksi tegas termasuk melibatkan stakeholder itu solusinya sampah plastik tidak dari air mineral semata ada yang lain," tambahnya.
Pengusaha Jangan Neko-neko
Terhadap keberatan dan kritik dari pengusaha, Gubernur Bali Wayan Koster tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan kebijakan yang diberikannya lewat SE tersebut.
"Keberatan saja silakan, (SE) tetap akan jalan. Kalau dilarang (produksi) yang (berukuran di bawah) 1 liter ya bikin yang lebih dari itu," tegas Koster
Koster kemudian mengingatkan soal sanksi yang akan diterapkan jika SE tersebut tak dilaksanakan dengan baik.
Baca Juga:Ada Bus Listrik Baru dari Korea Selatan Untuk Bali, Bagaimana Kabar Bus Merah TMD?
Salah satunya akan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang tak menaati SE.
