SuaraBali.id - Keluarnya proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) direspons oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Ia belum menyatakan reaksinya secara gamblang namun demikian berdalih akan melihat ulang kebijakan tersebut.
“Nanti saya harus lihat dulu, ini kan kebijakan dari pusat kemarin, jadi kami harus koordinasi,” kata Giri di Denpasar, Kamis (7/3/2025) sebagaimana diwartakan Antara.
Seperti diketahui, proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini adalah warisan era Presiden Joko Widodo. Namun belakagan proyek yang masuk 280 PSN itu dievaluasi Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:Usai Pelampung, Kini Marina: Nasib Nelayan di Perairan Serangan Bali Kembali Diuji
Hingga akhirnya Presiden menetapkan 77 PSN yang didalamnya tidak lagi memuat Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025.
Ditanya mengenai kelanjutannya jika tanpa suntikan pusat, Giri berpendapat bahwa dirinya sendiri lebih baik mematangkan rencana terlebih dahulu alih-alih membangun dengan terburu-buru.
“Lebih baik perencanaan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, nanti eksekusinya cepat, kalau target setahun, ya setahun selesai, kalau saya matangkan,” ujar mantan Bupati Badung itu.
Soal potensi Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dapat lanjut dibangun tanpa bantuan PSN, Giri juga mengaku tak mau buru-buru sebab tak mau proyek tersebut berjalan tak baik.
Apalagi Giri Prasta menyadari ia baru menjadi wakil gubernur pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, sementara jalan yang akan menghubungkan lebih dari 50 desa di Pulau Dewata itu sudah dimulai pengerjaannya sejak periode pertama Koster.
Baca Juga:WNI di Bali Dibayar Rp 2 Miliar Untuk Kawin Kontrak Dengan WNA yang Ingin Punya Properti
“Banyak adendum, bisa tidak jalan dan sebagainya, kalau saya tidak mau, matangkan rencana, gas, sudah jalan,” ujarnya.
Seperti diketahui proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri terhenti pembangunannya sejak penghujung masa jabatan periode pertama Gubernur Wayan Koster berakhir, dan pada Oktober 2023 lalu Kementerian PUPR melakukan lelang ulang proyek tersebut.
Dari 77 PSN yang diteken Presiden Prabowo Subianto ada 29 proyek baru, sementara 48 lainnya adalah PSN proyek lanjutan pemerintahan sebelumnya tanpa mengikutsertakan proyek dari Bali. [ANTARA]
