SuaraBali.id - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta meyakini tidak hadirnya Gubernur Wayan Koster dalam retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, tidak memengaruhi kondisi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.
Diketahui, hingga Senin (24/2/2025) Wayan Koster belum mengikuti retreat kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Namun demikian, Giri menilai jika koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemda tidak dipengaruhi oleh retreat. Melainkan, koordinasi tersebut bersifat wajib dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya kira masalah hadir atau tidak hadir pertalian dengan retreat ini sebenarnya ada pengarahan bagaimana kita berkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Giri saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Senin (24/2/2025).
Baca Juga:Ratusan WNA Ngaku Investor di Bali, Padahal Cari Kerja Jadi Koki Sampai Konsultan
“Maaf sekali, tanpa itu pun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kan wajib, perintah Undang-undang,” imbuhnya.
Giri juga belum mengetahui apakah pasangannya itu akan mengikuti retreat yang masih berlangsung sampai Jumat (28/2/2025) mendatang itu. Dia meminta untuk menanyakan Koster secara langsung.
Kendati polemik yang terjadi menyangkut kepala daerah dari PDI-P, Giri meyakini hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berjalan dengan baik ke depannya.
Terlebih menurutnya Bali adalah ikon dari Indonesia dan merupakan bagian dari NKRI.
“Kami meyakini Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat pasti akan nyambung dengan baik,” imbuhnya.
Baca Juga:520 WNA Investor Bodong di Bali Dijaring Imigrasi Akan Dideportasi Dan Dicekal
“Karena salah satu daripada ikon Indonesia adalah Pulau Bali dan Bali adalah bagian daripada NKRI,” pungkas Mantan Bupati Badung itu.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI-P agar tidak mengikuti retreat. Dalam surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 itu, dijelaskan jika alasan keputusan tersebut adalah karena KPK menahan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Megawati juga meminta kadernya untuk menunggu instruksi lebih lanjut terkait keputusan tersebut.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
