SuaraBali.id - Ahli Independen PBB mempertanyakan kejelasan terhadap peristiwa intimidasi yang berujung pembatalan kegiatan People’s Water Forum (PWF) di Bali. Pernyataan tersebut dimuat dalam situs resmi Departemen Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pada Kamis (30/05/2024).
Dalam pernyataan tersebut mereka menyayangkan adanya tindakan intimidasi tersebut. Menurut mereka, kegiatan PWF selalu diselenggarakan berbarengan dengan World Water Forum (WWF) namun selalu berjalan baik-baik saja.
“Sampai saat ini, meskipun kedua forum mengambil pendekatan yang berbeda, mereka bisa digelar berbarengan dengan saling menghargai. Keseimbangan ini kini telah rusak. Pandangan kritis seharusnya diperbolehkan dan dihormati dalam setiap masyarakat demokratis,” tulis pernyataan tersebut, dikutip Senin (03/06/2024).
Mereka juga meminta kejelasan kepada pemerintah terkait peristiwa tersebut. Menurut mereka, keamanan semua orang termasuk para aktivis juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah.
Baca Juga:Sang Made Mahendra Akan Maju Cagub Bali, Bersaing Dengan Koster Dan Giri Prasta?
“Menjadi tugas pemerintah untuk menjamin keamanan dari semua orang, termasuk aktivis Indonesia dan pelindung HAM dan air, dan memastikan mereka dapat melakukan pekerjaan HAM mereka dan menggunakan hak mereka untuk berkumpul dan berserikat dengan damai,” disadur di hari yang sama.
Ditanyai terkait hal tersebut, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan jika pihaknya tidak melarang kegiatan yang bersifat penyampaian aspirasi. Dia menyerahkan proses kasus pembatalan PWF itu kepada Polda Bali.
Seperti diketahui, pihak penyelenggara PWF juga melaporkan beberapa kasus yang terjadi selama intimidasi dan penutupan lokasi kegiatan tersebut.
“Yang jelas kami dari Pemprov Bali tidak pernah melarang adanya penyampaian aspirasi baik dalam bentuk diskusi ilmiah,” ujarnya saat ditemui di GOR Lila Buana, Kota Denpasar, di hari yang sama.
“Itu kan bagus sekali dan tentu itu sudah ditangani tersendiri oleh Polda Bali, kita tunggu saja,” imbuhnya.
Baca Juga:Ini Respons PJ Gubernur Bali Soal 180 Sopir Dan Petugas Pemprov yang Ingin Jadi PPPK
Mahendra juga menambahkan jika dirinya tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pandangan dalam penyampaian aspirasi. Termasuk dengan penyelenggaraan PWF yang berbarengan dengan digelarnya WWF.
“Kita tidak pernah melarang. Itu berbeda aspirasi dan pandangan itu hal yang wajar dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan PWF yang rencananya digelar pada 20-23 Mei 2024 mengalami pembatalan. Penyerangan tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN).
Mereka juga menutup akses ke lokasi kegiatan dengan blokade termasuk juga dengan melarang narasumber untuk masuk ke lokasi kegiatan.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
