SuaraBali.id - Warga Desa Adat Sidakarya sempat turun ke jalan guna menyatakan dukungan pembangunan terminal LNG (liquefied natural gas) di kawasan desanya. Mereka melakukan pemasangan baliho dan spanduk di sejumlah tempat pada Rabu (27/4/2023).
"Pemasangan baliho dan spanduk ini sebagai wujud nyata dukungan kami terkait program Bapak Gubernur. Dengan dibangunnya terminal LNG ini, harapan kami Bali menjadi mandiri energi bersih," kata Bendesa Adat Sidakarya I Ketut Suka.
Pihaknya pun memasang lima baliho dan 10 spanduk yang ditempatkan di beberapa titik. Mulai dari kantor desa (1 baliho), di Jalan Bypass Ngurah Rai (3 baliho), hingga kawasan pantai (1 baliho).
I Ketut Suka berharap dengan adanya dukungan tersebut bisa terdengar hingga ke pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan lewat tulisan ini aspirasi dan harapan kami rakyat kecil ini bisa didengar oleh para pemimpin. Selama ini pasokan listrik masih bergantung dari Pulau Jawa," ujarnya.
Menurutnya kepentingan pembangunan terminal LNG tersebut bukan hanya untuk desa adatnya saja, melainkan untuk kepentingan Bali yang lebih luas.
"Ke depan, dari Sidakarya, Bali bisa mandiri energi. Kami belum memikirkan benefit yang kami dapat jika proyek ini jadi dibangun. Itu urusan yang masih jauh ke belakang," katanya.
Sebelumya terjadi penolakan terhadap pembangunan Terminal LNG di kawasan pesisir dari beberapa desa adat sekitar, salah satunya Desa Adat Intaran. Namun ia menyebut setelah adanya pertemuan dan harmonisasi, Desa Adat Intaran Sanur turut mendukung.
"Kalau yang dipermasalahkan oleh Desa Adat Intaran itu 'kan katanya akan dibangun di kawasan mangrove. Kalau ini tidak," ujarnya.
Perbekel Desa Sidakarya I Made Madrayasa berharap apa yang menjadi harapan masyarakat bisa didengar dan terwujud.
"Ini adalah langkah awal. Jikalau tidak ditanggapi, kami siap kerahkan masyarakat lebih besar lagi agar pemerintah pusat bisa mendengar harapan kami. Apa yang menjadi harapan kami ini juga sudah kami salurkan ke DPRD Provinsi Bali," katanya.
Madrayasa mengatakan dukungan bukan hanya berasal dari wilayahnya saja. Melainkan dari lima Banjar Adat diantaranya Banjar Dukuh Merta Jati, Banjar Sari, Banjar Tengah, Banjar Sekar Kangin, Banjar Suwung Kangin, serta 12 dusun yang sangat mendukung adanya pembangunan Terminal LNG yang menjadi program Pemprov Bali.
"Kami sudah lakukan paruman (rapat) melibatkan seluruh komponen masyarakat. Rentetannya mulai dari tanggal 18 September 2022 hingga paruman terakhir pada 23 April 2023 lalu," katanya sebagaimana dilansir ANTARA.
Tetap Ingin Dibangun Meski Ditolak
Menteri Koordinator Maritim Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya tak memberikan rekomendasi untuk pembangunan terminal Liquified Natural Gas (LNG) Sidakarya di Denpasar. Namun demikian ternyata Gubernur Bali masih tetap teguh ingin mendirikan terminal LNG tersebut.
Wayan Koster beralasan bahwa proyek ini adalah untuk kepentingan daerah Bali. Terlebih sudah ada kesepakatan dengan wali kota dan desa adat di wilayah tersebut.
"Harapannya ya ini (proyek Terminal LNG) lolos, karena kita untuk kepentingan daerah Bali ya, dan sudah ada kesepakatan dengan wali kota dan empat desa adat yang ada di wilayah itu," kata Wayan Koster sebagaimana diwartakan Antara, Jumat (14/4/2023).
Menurut Koster, permasalahan soal proyek tersebut sudah tak ada lagi. Selain itu kepentingan Bali yang dimaksudnya adalah untuk kemandirian energi dan energi bersih guna meningkatkan daya saing wisata.
Dalam surat Menko Marves tertanggal 14 Maret 2023. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, supaya tidak merekomendasikan pembangunan terminal LNG Sidakarya di Denpasar ini.
Ada dua alasan yang dikemukakan Luhut, salah satunya adalah masalah lingkungan. Yang mana pada tahun 2022 lalu, Presiden telah meluncurkan Garis Besar Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.
Selain itu adanya masukan dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan di Bali yang membuatnya menolak proyek Terminal LNG ini.
