SuaraBali.id - Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) menuai polemik. Salah satunya pasal terkait perzinahan. Hal ini dinilai perlu ada kajian mendalam.
Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan dalam sisi bisnis dirasa tidak perlu. Sebab hotel sudah dibagi dua kategori, hotel syariah dan umum.
"Menurut saya tidak perlu kalau dari sisi bisnis, untuk menyakinkan silakan mereka suami istri silahkan ada hotel syariah", katanya saat dikonfirmasi suara.com, (24/10/2022).
Ia juga melanjutkan, jika RKUHP ini ada baiknya untuk wisatawan domestik. Sebab dikhawatirkan akan sangat mengganggu untuk para wisatawan mancanegara.
Baca Juga:177 Personel Tambahan Dikerahkan Imigrasi Ngurah Rai Untuk KTT G20 di Bali
Terlebih nantinya berita ini sudah tersebar ke tingkat internasional.
"Ini akan menjadi persoalan baru, bagaimana dengan Bali yang 99 persen turisnya mancanegara, belum lagi kita bicara tiga gili,” keluhnya.
Ia juga mengaku belum menbaca draf RKHUP ini secara detail dan belum mengetahui jika penerapan pasal ini akan diberlakukan ke seluruh hotel di Indonesia atau tidak.
Untuk itu ia meminta untuk dikaji lebih dalam dan menerapkan pasal ini pada hotel-hotel tertentu.
"Saya belum baca semua makanya belum bisa komentar banyak, kalau diberlakukan untuk semua ini jadi pekerjaan rumah,” katanya.
Baca Juga:2.500 Penjor Akan Dipasang Mulai Bandara Ngurah Rai Sampai Lokasi G20 di Bali
Di sisi lain, ia juga mengakui dari privasi pengunjung dan tentunya tidak ada wewenang karyawan hotel untuk menanyakan atau memasuki kamar pengunjung hotel. Terlebih pemerintah sedang berlomba-lomba mempromosikan Indonesia.
"Apa ada wewenang karyawan itu juga privasi yang betul-betul memperhatikan?” tambahnya.
Sisi positifnya, Kusnawan memandang hal ini akan menjadi peluang bisnis, semisal di Abu Dhabi. Jika ingin membooking hotel harus dua kamar meskipun tidurnya sekamar.
"Janganlah menyebut Abu Dhabi lah, tapi hal itu bisa jadi peluang,” pungkasnya.
Kontributor: Toni Hermawan
