SuaraBali.id - Akibat adanya dugaan melakukan pungutan liar (pungli) yang mencatut dan mengatasnamakan Desa Adat Galiran. Seorang oknum ketua RT di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Bali akhirnya terkena sanksi adat, bahkan kasus tersebut terancam akan dibawa ke proses hukum.
Ia dikenai sanksi materi berupa uang sebesar Rp50 juta, mengembalikan hubungan harmonisasi alam secara skala dan niskala dengan melakukan persembahyangan guru piduka pada Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Galiran, mengembalikan hasil pungutan kepada desa adat serta meminta maaf secara terbuka dihadapan krama Desa Adat Galiran dalam paruman.
Sanksi dan penyebabnya ini terungkap dalam Paruman Desa Adat Galiran di Wantilan Pura Desa Adat Galiran Minggu 3 Juli 2022.
Hal ini disebut sebagai tindak lanjut hasil paruman yang telah dilaksakan sebelumnya atas perbuatan yang telah dilakukan oknum Ketua RT VIII Pantai Indah, Dusun Galiran Desa Baktiseraga berinisial APS.
Baca Juga:Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar: Pemuliaan Air Jadi Orientasi Utama Arsitektur Bali
“Yang bersangkutan dipersalahkan karena memungut dudukan dalam bentuk penepak kulkul dan penanjung batu tanpa sepengetahuan dan mengatasnamakan Desa Adat Galiran untuk kepentingan pribadi, sehingga telah menyalahi ketentuan dan aturan yang ditetapkan Desa Adat Galiran,” ungkap Kelian Desa Adat Galiran, Jro Putu Anteng sebagaimana diwartakan beritabali.com – jaringan suara.com.
Disebutkan juga oleh Kelian Adat Galiran Jro Anteng bahwa secara bertahap prajuru Desa Adat Galiran telah melakukan langkah-langkah pendekatan dan sekaligus melayangkan somasi terhadap Oknum Ketua RT yang telah meresahkan masyarakat di seputaran Pantai Indah Dusun Galiran.
“Kita sudah melakukan negoisasi kemudian kita bersurat melalui kuasa hukum dan Ketua RT yang kita panggil sudah datang meminta maaf, tindak lanjut dari minta maaf itu, jadi kita menerima minta maaf tetapi proses hukum adat harus berjalan,” tegas Jro Anteng.
Senada dengan Kelian, Pangliman Desa Adat Galiran, Ketut Jengiskan mengatakan bahwa niat baik yang telah diberikan Prajuru Desa Adat Galiran masih ditanggapi secara dingin atas saksi adat yang telah diberikan.
“Ini satu wacana yang harus ditegaskan, kami disini, ini sebagai satu cara dan dalam paruman ini kami mengundang Pak RT, ingin menyampaikan keputusan paruman kami sebelumnya dengan tridanta itu, jadi tiga sanksi itu dengan harapan Pak RT datang kesini untukmendengarkan hasil keptusan paruman adat ini untuk dilaksanakan,” ungkap Jengiskan
Jengiskan mengatakan, paruman kedua yang dilakukan dengan mendatangkan warga atau krama adat termasuk para prajuru dan mengundang oknum Ketua RT tersebut untuk menyampaikan keputusan paruman sebelumnya.
“Hari ini masih dalam proses hukum adat, ketika dalam jangka tiga hari, karena tadi Pak RT tidak bisa hadir hanya mengutus satu susunan struktur dari kepengurusan RT tidak menemukan jalan yang terbaik, dalam hal ini tidak memutuskan, padahal kami ingin memutuskan secara adat dan tiga hari setelah diterima hasil tidak ada konfirmasi, tidak ada komunikasi, prajuru Desa Asat Galiran akan membawa ke hukum positif,” papar Jengiskan.
Sementara, Kepala Dusun Galiran, Gede Riasa yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan, berkaitan dengan pungutan penepak kulkul dan penanjung batu tersebut merupakan ranah dari Desa Adat.
“Kalau di Desa Dinas tidak ada pungutan seperti itu yang dilakukan RT, itu semua merupakan kewenangan Desa Adat,” paparnya.
