facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

CPMI Ilegal Asal Lombok yang Kecelakaan di Perairan Batam Tak Punya Asuransi Maupun BPJS

Eviera Paramita Sandi Rabu, 22 Juni 2022 | 17:21 WIB

CPMI Ilegal Asal Lombok yang Kecelakaan di Perairan Batam Tak Punya Asuransi Maupun BPJS
Keadaan PMI yang berhasil diselamatkan personil TNI AL (suara.com/ist)

Mirisnya, diketahui mereka berangkat ke Malaysia tanpa adanya asuransi atau jaminan keselamatan apapun karena secara illegal.

SuaraBali.id - Setelah mengalami kecelakaan di Laut akibat speedboatnya tenggelam, hingga saat ini belasan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) tujuan Malaysia asal Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) belum dipulangkan.

Mirisnya, diketahui mereka berangkat ke Malaysia tanpa adanya asuransi atau jaminan keselamatan apapun karena secara illegal.

Hal ini dikemukakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah Syamsul Rijal di Rabu (22/6/2022).

"Para korban asal Lombok Tengah yang selamat belum dipulangkan, kita masih menunggu informasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB," katanya.

Baca Juga: Kapal Polisi Singapura Temukan Satu Jenazah di Batam, Diduga PMI Ilegal Asal NTB

Menurutnya berdasarkan data sementara, jumlah warga Lombok Tengah yang menjadi korban dalam kapal tersebut sebanyak 15 orang.

Rinciannya, warga Lombok Timur 6 orang dan Lombok Barat 2 orang. Dalam peristiwa tersebut sebanyak 23 orang ditemukan selamat dan 7 orang masih dalam proses pencarian.

"Data warga Lombok Tengah yang selamat itu belum kita terima. Karena para korban masih menjalani karantina atau pemeriksaan," katanya.

Para korban CPMI yang tenggelam di Perairan Riau tersebut dipastikan tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan, karena mereka tidak terdaftar secara resmi atau berangkat secara ilegal

Mereka juga tidak memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan maupun asuransi, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memberikan jaminan.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Bali United di Piala AFC 2022, Laga Perdana Hadapi Malaysia

"Sebagai bentuk moral, pemerintah daerah tetap memfasilitasi kepulangan CPMI ilegal tersebut. Kita masih menunggu informasi dari BP2MI yang menangani masalah PMI Ilegal tersebut," kata Syamsul Rijal .

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait