SuaraBali.id - Seorang perdana menteri negara sahabat meminta untuk dikirimi minyak goreng oleh Indonesia karena ketersediaan di negaranya yang sudah begitu menipis.
Permintaan ini dikisahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).
"Dua hari yang lalu, malam-malam saya mendapatkan telepon dari seorang perdana menteri, gak usah saya sebutkan negaranya, beliau meminta-minta betul 'Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng.'," kata Presiden menirukan ucapan perdana menteri yang dimaksud.
"'Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi, yang berujung juga pada krisis politik.' Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," tambahnya.
Cerita presiden itu dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada segenap jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyiapkan diri atas ancaman krisis.
Bukan hanya krisis pangan melainkan juga krisis energi, maupun kenaikan inflasi yang membayangi semua negara seperti sudah ia sampaikan berkali-kali.
"Pangan, harus betul-betul disiapkan betul, Energi harus betul-betul dikalkulasi betul, karena separuh dari energi kita impor. Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan, industri, rumah tangga, dan lain-lainnya," kata Presiden.
Kendati menurut presiden juga hal ini bisa ditangkap sebagai sebuah peluang mengingat keberadaan lahan yang masih belum dimanfaatkan dan belum produktif di Tanah Air.
Berdasarkan proyeksi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan 60 negara akan mengalami keambrukan ekonomi dampak berbagai ancaman ketidakpastian global, di mana 40 di antaranya hampir bisa dipastikan.
Sehingga Presiden meminta jajaran pemerintah untuk bersikap penuh kepekaan dan sense of crisis.
Salah satunya, menurut Presiden, dengan memastikan bahwa belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus meliputi tiga hal penting yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.
"Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih," katanya
Presiden berpesan agar Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2022 melanjutkan semangat untuk mengawal aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri. (ANTARA)
