alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Risma Sebut Bansos di Bali Rp450 Miliar Belum Cair, Ini Bantahan Kadisos

Eviera Paramita Sandi Rabu, 20 Oktober 2021 | 07:32 WIB

Risma Sebut Bansos di Bali Rp450 Miliar Belum Cair, Ini Bantahan Kadisos
ILUSTRASI - Petugas Pos Indonesia mencatat data Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima warga di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Minggu (25/7/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra membantah

SuaraBali.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini saat kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta (19/10/2021) mengatakan bahwa bansos di Bali dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp450 miliar belum dicairkan. Disebutkan pula bahwa ada 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima penyaluran bansos tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra menyampaikan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Bali dari bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Melansir siaran persnya pada Selasa (19/10/2021). Kadis Dewa Mahendra mengatakan Dana Bansos dari Kemensos untuk Masyarakat Bali dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp474.101.575.000 terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

“Untuk periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya.

Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Sehingga yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.

Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Artinya belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga Penerima Manfaat KPM.

“Jadi Bantuan Sosial yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM, dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM. Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," ujarnya lebih jauh.

Sebanyak 3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung  sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297  KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM Kota Denpasar 36 KPM dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

Sebanyak 19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.

Dewa Mahendra kembali menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana Bansos dari Kemensos baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Bank-Bank Himbara sebagai Bank Penyalur Dana Bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Komentar

Berita Terkait