“Bapak Gubernur juga meminta Bupati /Walikota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima Bansos,” tegasnya.
Selain itu, menurut Dewa Mahendra, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan mempercepat perbaikan atau penyempurnaan data yang diminta oleh Bank Penyalur agar dana Bansos cepat direalisasikan.
KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana Bansos, sehingga Dana Bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dimasa pandemi Covid-19 ini.
Seperti diketahui sebelumnya, di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Mensos menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan. Mensos menyayangkan, dengan data ribuan yang belum cair, akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.
"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak," katanya.
"ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," tambahnya.
Kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.
"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," ucapnya.
Mensos mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Mensos meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.
"Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," katanya.
