Banyak Orang Tak Puas dengan Kerja Jokowi karena PPKM Terus Diperpanjang

CISA merilis survei terbarunya tentang "Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini".

Pebriansyah Ariefana
Minggu, 05 September 2021 | 11:55 WIB
Banyak Orang Tak Puas dengan Kerja Jokowi karena PPKM Terus Diperpanjang
Presiden Jokowi resmikan Bendungan Way Sekampung di Pringsewu, Kamis (2/9/2021). [ANTARA]

SuaraBali.id - Banyak orang tak puas dengan kerja Jokowi karena PPKM terus diperpanjang. Hal itu dinyatakan Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA).

CISA merilis survei terbarunya tentang "Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini".

Hasilnya, mayoritas masyarakat Indonesia tidak puas terhadap kinerja Jokowi - Maruf Amin selama pandemi Covid-19 ini.

"Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini," kata Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa melalui siaran persnya.

Baca Juga:Survei CISA: PPKM Buat Publik Tidak Puas Kinerja Jokowi selama Pandemi

Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi ditambah 7,17 persen yang menyatakan Sangat Tidak Puas. Salah satu penyebab masyarakat tidak puas karena adanya kebijakan PPKM.

"Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan masyarakat," kata Herry.

Dalam survei CISA yang dilakukan pada 27-31 Agustus 2021 juga menunjukkan bahwa ada menteri atau pejabat negara yang belum bekerja optimal.

Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang dinilai belum memperlihatkan kinerjanya.

Selain itu, Menteri Tenaga Kerja menempati urutan kedua dengan 26,41 persen, lalu Menteri Perhubungan dengan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen.

Baca Juga:Soal Data Vaksinasi COVID-19 Jokowi, Kemenkes Klaim Aplikasi PeduliLindungi Tak Bocor

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 (tiga) periode. Disamping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini