SuaraBali.id - Bali memiliki dua gunung berapi yang aktif, yakni Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung pada 2017 mengalami erupsi yang mengakibatkan permasalahan di masyarakat dan kepariwisataan.
Bali juga berhadapan dengan zona megathrust segmen Sumba yang memiliki potensi gempa dan tsunami dengan magnitude yang bisa mencapai 8,5 SR.
Berada di antara 2 patahan, yakni patahan belakang kerawanan dari utara dan dari kerawatan subduksi lempeng dari selatan.
“Karena itu kami mengembangkan sistem kebencanaan di Provinsi Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali," jelas Gubernur Bali Wayan Koster dilansir laman BeritaBali, Kamis (11/3/2021).
Baca Juga:Penemuan 1,7 Ton Daging Babi Ilegal dalam Mobil Box
Yaitu, dia menambahkan, menjaga kelestarian alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia meliputi tiga aspek utama, alam, manusia dan kebudayaan.
Menurut Gubernur Koster, pengelolaan resiko terpadu merupakan pendekatan yang menjadi pertimbangan sebagai adaptasi perubahan iklim dan juga pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung penghidupan elemen paling beresiko, yaitu terhadap kemanusiaan.
Hal ini dilaksanakan juga berdasarkan kearifan lokal “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Juga didukung dengan peraturan daerah serta manajeman yang berkaitan dengan resiko bencana, penanggulangan bencana, kontingensi tanggap darurat dan juga pengurangan resiko bencana.
“Bali sebagai destinasi wisata, Pemerintah Provinsi Bali memberikan persyaratan kepada sejumlah hotel, restaurant dan juga rumah sakit serta museum untuk melaksanakan kesiapsiagaan bencana di tempatnya masing-masing,” terangnya.
Baca Juga:Sampai Hari Ini, 1.000 Orang Meninggal Dunia di Bali karena COVID-19
Mengenai kecepatan dalam koordinasi yang selama ini telah dilaksanakan dengan baik, Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara bertingkat dengan melibatkan para pihak yang terutama adalah wilayah yang mengalami bencana.
Dikatakan Koster, Bali memiliki sumber daya yang memadai, baik bantuan dari pemerintah Australia dan juga kementerian termasuk BNPB. Sehingga Bali dinilai sebagai provinsi yang satu-satunya memiliki sumber daya yang paling lengkap.
“Selain itu, Bali memiliki sistem yang sangat solid yang bisa digerakkan setiap saat koordinasinya di dalam kebencanaan, sehingga di Bali kebencanaan bisa dikelola dengan cepat dan cermat terlebih wilayah Bali kecil dan medannya mudah dijangkau serta koordinasinya sangat baik. Secara teknis di Bali tidak ada permasalahan saat terjadi bencana wilayah Bali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, di Bali saat ini telah memiliki kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT).
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan komponen sistem pengamanan lingkungan masyarakat berbasis desa adat dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.
“Ini kami jadikan sebagai satu sistem yang di integrasikan se-Bali dan juga sedang di sinergikan dengan Polda agar dijadikan tidak hanya untuk keamanan wilayah, akan tetapi juga penanganan kebencanaan secara terintegrasi,” tambahnya.
