"Hakim harus berhati-hati melihat bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa Jerinx sengaja menyerang dokter secara umum, jelas dalam persidangan, yang dituju oleh terdakwa Jerinx adalah kebijakan yang diambil terkait kewajiban rapid test," terangnya.
Selain itu hakim harus berhati-hati dengan logika Jaksa Penuntut Umum atau JPU, maka akan timbul pertanyaan, apakah nantinya bila ada orang yang dianggap mengkritik atau dalam batasan tertentu menghina sebuah organisasi berbadan hukum dengan anggota yang spesifik pada golongan tertentu itu berarti telah menyampaikan ujaran kebencian pada golongan itu?
Seandainya ada kritik pada kebijakan Gubernur Bali, apakah artinya itu telah menghina masyarakat bali? Apakah kalau ada krtitik pada lembaga demokratis seperti NU atau Muhamaddiyah artinya menghina Islam? Apakah mengkritik kebijakan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) artinya menghina agama kritsten protestan?
"Hakim harus sangat berhati-hati dan meluruskan kembali logika fatalistik dari Penuntut Umum tersebut," ujar Erasmus.
Oleh karena itu, lanjut Erasmus, ICJR sebagai Amici menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat. Seharusnya dakwaan tersebut gugur, dalam tataran pokok perkara sekalipun.
Baca Juga:ICJR: TNI-Polri Sudah Mendiskriminasi Anggotanya yang LGBT
"Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jerinx sama sekali tidak memenuhi unsur yang dituntut oleh Penuntut Umum. Untuk itu kami meminta majelis hakim untuk menyatakan dakwaan penuntut umum gugur ataupun memutus bebas Jerinx," tandasnya.
