Tidak hanya itu, dokter nyentrik ini juga mempertanyakan larinya uang denda yang dikeruk petugas, apakah ke rakyat atau ke yang lainnya.
"Saya yakin saya juga bakal remuk. Cepat atau lambat. Entah secara ekonomi/kena covid juga," imbuhnya.
Disematkan pula di keterangan video live Instagramnya bahwa Covid-19 di Indonesia ditunggangi politik.
"Part 4.0 : covid ditunggangi politik. INI SALAH SATU LIVE YANG TER-FRONTAL YANG PERNAH SAYA LAKUKAN," tulisnya memberi penjelasan.
Baca Juga:Sejak Maret, 15.441 Orang Telah Sembuh Dirawat di Wisma Atlet Kemayoran
Dokter Tirta menyebut, banyak kepala daerah yang tidak kompak dalam penanganan Covid-19, PSBB setengah-setengah. Dendanya tidak jelas.
"Saya pegang bukti lengkap chat dan rekaman," tegas Dokter Tirta.
Sayangnya, lanjut Dokter Tirta, instruksi yang jelas dari presiden tidak dijalankan dengan baik oleh kepala daerah.
Oleh sebab carut marutnya penanganan Covid-19 ini, ia pun menuliskan opini pribadinya sebagai tawaran solusi.
"Solusi dari saya: Tunda pilkada (bukan karena politik, tapi duitnya bisa buat rakyat miskin). Swab gratis di dki, jatim, bali, jateng jabar dan sulsel," ujarnya.
Baca Juga:Kasus Corona di Bali Melonjak 150 per Hari, Terbanyak Denpasar
"Lupakan rapid test , batalkan aturan rapid as administrasi. Ikhlaskan saja. Toh angka positif akan meroket terus nantinya. Nggak perlu membuat kebijakan setengah-setengah, dari awal sudah salah," tutupnya.
