Ratusan Dapur MBG di NTB Mogok Masak

SuaraBali.id - Sebanyak 195 dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di NTB mogok operasional. Pasalnya, ratusan SPPG tersebut belum mendapatkan biaya operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Wilayah (Korwil) BGN NTB, Eko Prasetyo membenarkan ratusan SPPG tidak beroperasi. Dimana, berdasarkan data yang ada sebanyak 195 dapur di NTB tidak beroperasi.

Dirincikan, Kota Mataram sebanyak 8 unit SPPG, Kabupaten Lombok Barat 30 unit SPPG, Lombok Tengah sebanyak 42 SPPG, Lombok Timur sebanyak 44 SPPG, dan Kabupaten Lombok Utara 14 SPPG.

Selain itu, di Kabupaten Sumbawa dua SPPG, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 5 SPPG, Kabupaten Dompu sebanyak 4 SPPG, Kota Bima sebanyak enam SPPG dan Kabupaten Bima sebnayak 40 SPPG.

“Minggu lalu penarikan data dari sistem dan dicairkan Hari Jum’at. Memang ada yang belum pancairan dan itu sudah kita laporkan. Operasionalnya itu tunggu pencairan,” katanya Senin (8/6/2026).

Mandeknya pencairan ini sambung Eko belum diketahui penyebabnya secara pasti. Karena hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pemerintah pusat terkait persoalan yang terjadi dan hal tersebut merupakan ranah BGN.

“Nanti akan progress pencairan. Hari ini ada pencairan lagi dan kita data terus ya,” ujarnya.

Ditekankan Eko, operasional SPPG tidak diperkenankan berjalan jika dana dari BGN belum diberikan.

“Misalnya kalau tidak ada pencairan dana tidak diperkenankan untuk operasional,” katanya.

Baca Juga: Kepala BGN Dicopot, Bagaimana Nasib Makan Siang Gratis? Ini Jawaban Satgas NTB

Ia membantah jika mandeknya pencairan ini akibat dari pencopotan Dadan sebagai Kepala BGN NTB.

“Ini beda konteks pergantian pucuk pimpinan,” katanya.

Pencairan dipastikan akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, tahapan pencairan juga sedang dalam proses. Karena untuk proses akan dilakukan seluruh SPPG di Indonesia.

“Hari ini mulai mogok. Kalau kemarin itu kan sudah ada pencairan. Sebagian sudah masuk,” katanya.

Dikatakannya, modal SPPG tidak diperbolehkan menggunakan dana pribadi atau ditalangi.

“Tidak boleh ditalangi atau pembayaran tempo. Tidak diperkenankan,” katanya.