KemenHAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM ke Bupati Lombok Barat

SuaraBali.id - Kementerian Hak Asasi Manusia mengenalkan dua program unggulannya yaitu Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) dan Desa Sadar HAM saat menemui Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zainuddin di kantornya, di Lombok Barat, Rabu (4/3/2026).

Dua program unggulan tahun 2026 tersebut akan langsung diarahkan ke masyarakat tingkat paling bawah yaitu kampung, desa atau kelurahan dengan tujuan memastikan aspek-aspek Hak Asasi Manusia langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Desa Sadar HAM kami hadirkan untuk memastikan penguatan nilai-nilai HAM itu langsung menjangkau masyarakat di desa-desa. Selain itu juga untuk memastikan aspek-aspek penghormatan, pelindungan, penegakan hingga pemenuhan HAM di masyarakat tingkat desa, menjadi lebih terjamin” ungkap Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta, Rabu (4/3).

Dijelaskan Thomas, desa sadar HAM pada tahun 2026 direncanakan menjangkau setidaknya 2000 desa di seluruh Indonesia demikian juga dengan implementasi Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian.

Terkait target kata dia, desa sadar HAM dan Kampung Redam juga akan ikut membantu pencapaian target SDG’s dengan 17 indikatornya karena 17 indikator tersebut terkait dengan Hak Asasi Manusia baik menyangkut Hak Ekosob maupun Sipil dan Politik.

“Pak Menteri HAM tegaskan bahwa hadirnya program-program ini juga untuk mempercepat target capaian SDG’s ya di situ ada target menghapus kemiskinan, tidak ada kelaparan, sanitasi, air bersih termasuk kesetaraan gender, termasuk terciptanya keadilan dan perdamaian dan lain-lainnya,” jelas Thomas.

Pada kesempatan yang sama Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zainuddin menyambut baik hadirnya program Desa Sadar HAM dan Kampung Redam yang menurut dia sangat relevan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini termasuk di Kabupaten Lombok Barat.

“Kami sambut baik dan siap dukung karena ini program yang sangat baik. Bicara konflik saja di wilayah kami ini banyak sekali dan tentu kita butuh peran Kementerian HAM sama-sama kita selesaikan ya melalui Kampung Redam. Termasuk Desa sadar HAM karena isu-isu HAM ini banyak sekalii dan kita butuh kerja bersama mengatasinya,” kata Zainudin.

Dia memberi contoh konflik yang sudah lama muncul dan biasa terjadi adalah di Desa Mareje terkait konflik antara umat muslim dan Buddha.

Baca Juga: Kapasitas Tempat Pembuangan Sampah di Lombok Barat Menipis

Sama halnya isu HAM yang saat ini sedang jadi sorotan adalah maraknya tambang ilegal yang dikelola oleh masyarakat secara sporadis termasuk permasalahan tanah.

“Ke depan tentu kolaborasi kami dengan Kementerian HAM akan diperkuat melalui hadirnya program-program ini,” pungkas Zainudin.

Ikut hadir dalam pertemuan ini adalah dua staf Khusus Menteri HAM yang lain Martinus Pigai dan Herman Dogiyai. Juga ikut hadir Sekda Kabupaten Lombok Barat Ahmad Saikhu.