Isu Prabowo Kembalikan Punggawa KPK Menguat, Yudi: Kami Berharap Benar

SuaraBali.id - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2013 - 2021, Yudi Purnomo Harahap buka suara.

Soal isu adanya wacana Presiden Prabowo Subianto hendak mengembalikan Punggawa KPK.

Dalam podcastnya dengan Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio, Yudi berharap teman – temannya dapat Kembali bergabung di KPK.

“Katanya dijamannya yang Pak Prabowo ini mau mengembalikan para punggawa KPK yang nggak lolos wawasan kebangsaan itu Kembali ke KPK, itu benar nggak sih desas – desusnya?,” tanya Hendri, dikutip dari youtube Hendri Satrio Official, Kamis (13/11/25).

“Ya kita harapkan itu benar ya. Sampai saat ini belum dapat update yang terbaru. Tetapi teman – teman saya lihat Sebagian besar ingin Kembali bekerja di KPK ya.,” jawab Yudi.

Sementara saat ditanya apakah dirinya juga ingin bergabung Kembali dengan KPK, Yudi justru mengatakan tidak. Pasalnya, Yudi merasa lebih diposisi sekarang dengan terus mendukung dari luar.

“Ya saya termasuk, tetapi kalau saya, saya lebih senang di luar ya kan, kritisi KPK seperti saat ini,” aku Yudi.

Menurut pengakuan Yudi, teman – temannya berharap ingin Kembali ke KPK tidak hanya untuk memberantas korupsi saja, melainkan juga ingin mengembalikan nama baik KPK.

“Sebagian besar teman – teman itu ingin Kembali ke KPK. Selain bekerja lagi memberantas korupsi, yang kedua kan untuk memulihkan nama baik, kan dicap merah tidak bisa dibina loh, kan serem amat,” kata Yudi.

Baca Juga: Akhirnya Jadi Pahlawan Nasional, Putra Presiden Soeharto Bersyukur

“Istilahnya kan benar – benar dianggap membangkang ya. Bahkan dianggap radikal Taliban,” sambungnya.

Yudi menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui pasti alasan Presiden Prabowo ingin mengembalikan punggawa KPK yang tidak lolos TWK.

Namun, besar harapan Yudi bahwa isu tersebut akan benar – benar terjadi, sehingga teman – temannya bisa Kembali memberantas korupsi.

“Saya belum tahu ya (alasannya) apa. Tetapi yang jelas isu itu memang ada. Makanya ya kita harapkan itu benar ya,” sebut Yudi.

“Inikan sudah mau akhir tahun ya, kalau bisa sih Desember nanti teman – teman yang ingin Kembali ke KPK itu bisa Kembali lah,” tambahnya.

Puluhan Pegawai KPK Diberhentikan Karena Tidak Lolos TWK

Puluhan pegawai KPK diberhentikan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinyatakan harus berhenti dari Lembaga tersebut.

Namun, sisanya dapat tetap bekerja di KPK dan menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Syaratnya, mereka harus mengikuti program pembinaan seperti bela negara dan wawasan kebangsaan.

Keputusan tersebut diambil pimpinan KPK bersama sejumlah Lembaga, antara lain Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian PANRB.

Para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, satu suara tidak bersedia mengikuti program pembinaan agar diberi status ASN.

Menurut salah satu pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Rasamala Aritonang tanpa TWK, para pegawai ini telah membuktikan kinerja dan integritas mereka. Bahkan, Sebagian telah bekerja selama belasan tahun di KPK.

Beberapa di antara mereka mampu mengungkap kasus korupsi besar dan membangun sistem pencegahan patgulipat berskala nasional.

Berikut beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan jabatan terakhirnya:

1. Harun Al Rasyid – Kepala Satuan Tugas/Kasatgas Penyelidik

2. Andre Nainggolan – Kasatgas Penyidik (salah satu yang ditangani adalah kasus Bansos)

3. Novel Baswedan – Kasatgas Penyidik (tangani kasus sejak 2004, dari perkara suap di Bank Indonesia hingga e-KTP)

4. Ronald Paul – Penyidik KPK (tangani kasus Harun Masiku)

5. Ambarita Damanik – Kasatgas Penyidik (tangani kasus benih lobster, perkara Bank Century dan e-KTP)

6. Rizka Anungnata – Penyidik (tangani kasus benih lobster, kasus suap komisioner KPU dan Harun Masiku)

7. Yudi Purnomo – Penyidik (tangani kasus benih lobster)

8. Giri Suprapdiono – Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti – Korupsi

9. Sujanarko – Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar – Komisi dan Instansi (Bersama Giri menginisiasi kenaikan dana parpol untuk mencegah korupsi di kalangan partai)

Kontributor : Kanita