Akses Warga ke Pura Dibatasi, Warga Desa Adat Jimbaran Mengadu ke DPRD Bali

Dia juga sempat bersurat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun tidak ada jawaban. Sehingga, dia memilih untuk mengadu kepada DPRD Provinsi Bali.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Ketua Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha menjelaskan jika pihaknya baru mengumpulkan data terkait aduan tersebut.

Selanjutnya, dia baru akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan instansi terkait dan Jimbaran Hijau.  

Dalam rapat tersebut, pihaknya akan memastikan perizinan, dan latar belakang SHGB tersebut.

“Tadi kan baru pengumpulan data, inventarisasi masalah. Setelah clear, ini kan sebagai bukti surat, masih kita perdalam dengan bukti orang. Makanya ke depan kita panggil pihak-pihak terkait, OPD terkait, BPN biar clear,” ungkap Supartha. 

Kontributor : Putu Yonata Udawananda