- DPRD dan Pemprov Bali menyetujui Raperda Angkutan Sewa Khusus (ASK) untuk menata transportasi online di Bali.
- Sopir ASK diwajibkan memiliki KTP Bali, menggunakan kendaraan plat DK, dan punya pengetahuan budaya Bali.
- Aturan ini juga akan menata standar tarif yang layak, membedakan tarif untuk turis asing dan lokal demi keadilan.
SuaraBali.id - DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali menyetujui Raperda Provinsi Bali mengenai Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Bali.
Terdapat sejumlah poin yang akan menata keberlangsungan ASK di Bali termasuk mewajibkan sopir ASK di Bali untuk memiliki KTP yang beralamat di Bali.
Ranperda ini bermula dari aspirasi driver pariwisata Bali yang mendorong regulasi mengenai penataan ASK di Bali.
Aspirasi tersebut juga sempat menghadirkan ribuan driver pariwisata yang mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali pada Februari dan Agustus 2025 lalu.
“Realita ini merupakan fenomena aspirasi elemen masyarakat lokal yang perlu mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam perusahaan, khususnya di bidang transportasi pariwisata berbasis aplikasi,” papar Koordinator Raperda, I Nyoman Suyasa saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Selasa (28/10/2025).
Dalam Raperda tersebut ada sejumlah penataan dilakukan.
Hal itu termasuk dengan mewajibkan sopir ASK berbasis aplikasi untuk memiliki KTP Bali dan kendaraan dengan nomor polisi DK.
Selain itu, mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang pariwisata dan budaya Bali.
Sedangkan, penyesuaian tarif juga akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan soal tarif ASK. Para vendor termasuk aplikator juga diwajibkan untuk memperoleh label resmi sebagai ASK yang tercatat di Bali.
Baca Juga: Rare Angon: Kisah Anak Gembala Jelmaan Dewa yang Hidup di Setiap Layang-Layang Bali
“Antara lain menata keberadaan vendor-vendor Angkutan Sewa Khusus, membuat standarisasi tarif yang layak, rekrutmen driver dengan KTP beralamat diri Bali, menggunakan plan DK,” tuturnya.
“Adanya standarisasi kompetensi para driver pariwisata wajib memiliki pengetahuan tentang pariwisata budaya Bali, dan menggunakan label resmi Kreta Bali Semita pada setiap kendaraan yang digunakan untuk layanan ASKP,” imbuh Suyasa.
Pembacaan Raperda tersebut juga diikuti dengan riuh kegembiraan para anggota Forum Perjuangan Driver Pariwisata yang turut menyaksikan rapat paripurna tersebut.
Koordinator Forum Perjuangan Driver Pariwisata, Kadek Darmayasa berterima kasih dengan disetujuinya Raperda tersebut.
Terlebih Raperda tersebut telah dikejarnya sejak berbulan-bulan lalu.
Kadek menjelaskan jika dampak yang akan terasa bagi pihaknya adalah soal penyesuaian tarif.
Berita Terkait
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Polisi Tangkap IRT Curi Susu di 7 Minimarket Denpasar
-
Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Sebesar Rp4,5 Juta Per Bulan
-
Mahasiswi Asal Bali Ditemukan Tewas Dalam Mobil Vinfast, Polisi Temukan Barang Ini
-
5 Hal yang Perlu Disiapkan saat Perjalanan Darat Lintas Pulau ke Bali
-
Warga Karangasem Bali Temukan Batu Diduga Sarkofagus Saat Gali Pondasi