- Mahfud MD: Proyek Whoosh ancam kedaulatan, utang & bunga besar, tak tertutupi tiket.
- Menkeu Purbaya tolak bayar utang Whoosh pakai APBN, salahkan BPI Danantara.
- Utang Whoosh terus bertambah, dulu Jepang 0,1% bunga, kini China 3,4%.
“Sesudah Jepang meminta kenaikan sedikit, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan, dipindah ke China dengan bunga 2%. Bunga 2% tiba – tiba jadi 3,4% yang terjadi. Nah sekarang kita tidak mampu bayar,” sambungnya.
Mahfud berharap agar Purbaya dapat mencari Solusi untuk melunasi utang tersebut, sehingga tidak disita karena pailit.
“Sekarang tidak mampu bayar, Purbaya juga tidak mau bayar. Menurut saya benar Purbaya. Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan Pembangunan - pembangunan untuk rakyat yang lain, hanya disedot untuk ini,” terang Mahfud.
“Jadi betul Pak Purbaya, anda didukung oleh rakyat, jangan bayar Whoosh dengan APBN. Carikan jalan keluar agar tidak disita karena pailit, tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi kepada anak bangsa kita,” tambahnya.
Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh dengan APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang tersebut seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
Purbaya menyebut Danantara sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk dalam kasnya.
Menurutnya, struktur BUMN kini sudah dibawah Danantara langsung. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya dimana struktur BUMN lewat dividen berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).
Baca Juga: Menteri Keuangan Sebut Direksi Pertamina Malas Lebih Senang Impor BBM
“Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata – rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” ungkap Purbaya.
Purbaya menilai bahwa tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.
“Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
Terkini
-
Tuan Guru Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Santri, Rieke: Jangan Berhenti di Penjara
-
Apa Itu Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut? Siap Dibangun di Nusa Penida Bali
-
BRI Hadirkan ORI030, Investasi Aman dengan Kupon Hingga 7,00% per Tahun
-
Dari Pala Menjadi Nilai Tambah, Program AURA BRI Peduli Berdayakan Perempuan Bogor
-
5 Daya Tarik Utama Wisatawan Asing Berlibur di Indonesia