Orang Bali Beli Tanah dari Bule? Pengakuan Miris Maharani Kemala Soal Polemik Tanah di Pulau Dewata

Hukum Pertanahan Bali dan WNA

Memahami dasar hukum property di Indonesia adalah Langkah awal. Landasannya adalah Undang – undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 yang mengatur kepemilikan tanah di seluruh Indonesia, termasuk Bali.

Dalam UUPA, hak milik adalah status kepemilikan tanah yang paling kuat. Namun, untuk digarisbawahi, bahwa Hak Milik hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Individu WNA tidak bisa secara langsung memegang hak ini. Aturan tersebut dibuat karena pertimbangan nilai budaya dan sosial tanah di Indonesia.

Tujuannya yakni untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga warisan budaya. Meskipun ada Batasan tersebut, pemerintah Indonesia menyadari manfaat ekonomi dari investasi asing dan telah menyesuaikan berbagai regulasinya seiring waktu.

Berbagai peraturan pemerintah telah diterbitkan untuk memberi kejelasan dan jalan bagi WNA terkait hak atas properti.

Karena itu, fokus bagi WNA adalah mendapatkan hak yang aman untuk menggunakan atau mendirikan bangunan, bukan kepemilikan tanah itu sendiri.

Kontributor : Kanita

Baca Juga: 60 Hari Tak Turun Hujan, Wilayah di Bali Ini Diwanti-wanti BMKG