Tragedi Prada Lucky: Pertaruhan Besar Reformasi TNI, Ada Budaya Kekerasan Terstruktur di Barak?

SuaraBali.id - Kematian Prada Lucky Chepril menjadi skandal besar di tubuh institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menyita perhatian publik.

Sebagaimana diketahui setelah kematian Prada Lucky yang merupakan prajurit muda membuat 20 prajurit TNI di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabar yang membuat publik geger ini menjadi semakin serius dengan terungkapnya fakta bahwa salah satu dari 20 tersangka tersebut adalah seorang perwira.

Diduga hal ini bukan sekadar perploncoan, melainkan dugaan kekerasan sistemik yang terjadi di dalam barak.

Prada Lucky dilaporkan meninggal dunia di satuannya dengan kondisi yang menimbulkan kecurigaan.

Awalnya, kematian Prada Lucky hendak ditutupi sebagai "sakit biasa" atau "kecelakaan" akhirnya terbongkar setelah adanya desakan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Polisi Militer (PM).

Namun hasilnya membuat terhenyak.

Penyelidikan mengarah pada dugaan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan berat yang dilakukan secara bersama-sama, yang berujung pada hilangnya nyawa Prada Lucky.

Penetapan 20 prajurit sebagai tersangka menunjukkan bahwa peristiwa ini kemungkinan besar adalah aksi kolektif, bukan perkelahian personal.

Baca Juga: Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Puluhan Penerbangan di Bali Terganggu

Keterlibatan Perwira: Pukulan Telak bagi Hierarki Komando

Fakta bahwa seorang perwira yang seharusnya menjadi komandan, pengawas, dan pelindung bagi anak buahnya turut menjadi tersangka adalah inti dari skandal ini.

Keterlibatannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan fundamental yakni apakah ia mengetahui, membiarkan, atau bahkan memerintahkan tindakan tersebut?,

Keterlibatan perwira meruntuhkan asas tanggung jawab komando dan menandakan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan di satuan tersebut.

Ini bukan lagi sekadar oknum, tetapi masalah budaya yang sudah terstruktur.

Menanggapi skandal ini, pimpinan TNI menegaskan tidak akan ada prajurit yang kebal hukum.