Dishub Bali Bingung, Sebut Rencana Kapal Cepat Banyuwangi Denpasar Baru Sepihak

SuaraBali.id - Kapal cepat rute Pelabuhan Marina Boom Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ke Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar, Bali, direncanakan beroperasi pada Juni 2025.

Kapal cepat ini Banyuwangi – Denpasar ini rencananya akan diberlakukan dengan harga tiket sebesar Rp200.000 per orang. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi beserta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus mematangkan rencana kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar PP.

Terlebih setelah adanya dari kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beberapa waktu lalu.

"Sebagaimana arahan Ibu Bupati Ipuk, kami siap mendukung penuh program ini sebagai bagian dari kerja sama daerah dan provinsi, untuk memastikan semua aspek teknis dan administratif siap," kata Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi, Jumat 11 April 2025.

Kapal cepat Banyuwangi – Denpasa itu memiliki panjang sekitar 40 meter dan lebar enam meter dengan kapasitas antara 350 hingga 400 orang penumpang.

Adapun rute ini dianggap adalah rute emas karena sangat potensial untuk memperkuat pariwisata kedua daerah tersebut.

"Kapal ini akan berangkat dari Marina Boom di Banyuwangi dan bersandar di Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar. Rute ini sangat potensial karena menghubungkan dua daerah tujuan wisata nasional bahkan internasional," katanya.

Dishub Bali Bingung

Baca Juga: Undangan Pernikahan Dengan Luna Maya di Ubud Diduga Bocor, Maxime Kecewa

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur belum berkoordinasi dengan Pemprov Bali soal rencana menghadirkan kapal cepat Banyuwangi – Denpasar ini.

“Belum ada (koordinasi), itu juga saya mau tanya, saya belum dapat informasi detail,” katanya.

Namun ternyata layanan yang bertujuan untuk menggaet wisatawan itu ternyata masih rencana sepihak Pemprov Jawa Timur.

Hal ini karena menurut Samsi komunikasi dengan Gubernur Bali pun belum ada.

Menurut Dishub Bali, penambahan layanan ini tidak dapat dilakukan sembarang, perlu kajian sebab belum mengetahui kapasitas daratan di area pelabuhan yang dipilih.

“Kami mau lihat dulu seperti apa situasi yang terjadi di Bali, bagaimana beban terhadap pelabuhan kita, terhadap jalan kita, kami bicarakan juga karena ini baru gagasan sepihak ya belum ada pembicaraan detail,” ujarnya.