Rusak Sejak Gempa 2018, Sekolah di Lombok Utara Ini Terpaksa Pakai Triplek

SuaraBali.id - Suara murid yang sedang belajar tentang tata cara menyikat gigi yang baik dan benar terdengar hingga ke luar halaman kelas SDN 1 Bayan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Terdengarnya suara para murid ini bukan karena sedang bersorak menggunakan pengeras suara. Namun karena penuhnya ruang kelas di sekolah negeri tersebut.

Kelas tersebut disesaki para murid yang hendak menuntut ilmu dengan satu meja diisi oleh tiga orang siswa.

Kondisi ini memang tak biasa, idealnya satu meja murid diisi dua orang. Namun di sekolah terpaksa dilakukan pengaturan tersebut agar satu kelas bisa menampung semua murid yang berjumlah 40 orang.

Baca Juga: Solusi Apa untuk Pariwisata NTB? Anggaran MICE Dipangkas, Okupansi Hotel Merosot

SDN 1 Bayan Kabupaten Lombok Utara masih harus tetap bersabar melaksanakan kegiatan belajar mengajar di ruangan yang terbatas. Pasalnya, setelah gempa tahun 2018 silam yang merobohkan sejumlah ruangan, hingga kini belum ada pengganti ruang kelas.  

Jumlah siswa harus dibuat lebih gemuk dari sebelumnya. Karena tidak ada ruang kelas lain yang bisa dipakai.

Bahkan ruang guru dibuat dari kayu triplek. Selain itu dua ruangan lainnya yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan juga menggunakan bangunan dari kayu.

"Kantor saja ini atau ruang guru masih pakai bantuan gempa itu belum diperbaiki sampai sekarang ini," Kepala SDN 1 Bayan, Ibrahim kepada suara.com.

Ia mengatakan sudah mengajukan anggaran untuk perbaikan dan penambahan ruang kelas sejak tiga tahun yang lalu. Namun hingga kini belum dialokasikan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Bertemu Fadli Zon, Gubernur NTB Langsung Minta Balai Pelestarian Budaya

"Sudah ada usulan ruangan kantor, ruang laboratorium dan perpustakaan. Ini kantor kita begini lah," katanya.

Saat ini ruang kelas yang dimiliki hanya enam unit. Peserta didik yang ada dalam satu ruangan mencapai 35 – 40 orang siswa.

Idealnya, dalam satu kelas ada 28 siswa, sebagaimana aturan yang diberlakukan. Namun kondisi ini terpaksa dilakukan karena tidak ada lagi ruangan yang bisa digunakan.

"Kelasnya kita ini gemuk. Ada yang 40 orang siswa. Tapi kan karena tidak ada ruangan makanya kita gabung," ungkapnya.

Sejatinya kebutuhan akan ruang kelas ini sudah dimasukkan semua melalui Data Pokok Pendidikan (dapodik). Akan tetapi usulan tersebut hingga belum ada realisasi.

Padahal usulan penambahan ruangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu.

"Katanya sudah dimasukkan dalam dapodik dan sudah lengkap. Tapi sampai bulan ini kita belum dapat informasi dapat atau tidak," ujarnya.

Sekolah Lain Masih Banyak

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Fraksi Gerindra Artadi mengatakan keluhan terkait sekolah yang belum diperbaiki pasca gempa bumi 2018 lalu masih saja diterima.

"Dan kita masih sering terima keluhan beberapa kepala sekolah dan guru yang mana ada sekolah yang rusak parah belum terbangun," ujarnya.

Ia mengatakan, perbaikan bangunan sekolah ini bisa menjadi prioritas pemerintah daerah. Karena dengan begitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bisa lebih maksimal.

"Terhadap sekolah-sekolah yang belum di perbaiki atau di bangun kita minta Pemda untuk di prioritaskan. Karena masih banyak sekolah yang RKB nya belum terbangun," ungkapnya.

Perbaikan ini tidak harus melalui APBD pemda. Namun pembangunan atau perbaikan ini bisa diajukan ke pemerintah pusat agar mendapatkan dana alokasi khusus (DAK).

DPRD Kabupaten Lombok Utara mengajukan semua persoalan ke UPTD masing-masing. Nantinya UPTD bisa mendata sekolah yang rusak mulai dari rusak parah, sedang atau ringan.

"Mana sekolah-sekolah yang gedung nya harus di prioritaskan itu direngkinguntuk di ajukan ke dinas sehingga kalau itu di lakukan maka pemerataan pembangunan sekolah ini pasti berjalan dengan adil," katanya.

Selain di SDN 1 Bayan, penanganan ini juga harus dilakukan di SMPN 3 Tanjung. Pasalnya salah satu SMP negeri ini tetap banjir setiap musim hujan.

"Termasuk di SMPN 3 Tanjung setiap tahun wajib kebanjiran pada saat musim hujan," katanya.

Menurutnya, perbaikan pada tahun efisiensi anggaran ini masih bisa dilakukan. Apalagi ini menyangkut pendidikan anak-anak di Kabupaten Lombok Utara.

"Untuk pendidikan saya rasa tidak berpengaruh karena anggaran pendidikan kemungkinan besar tidak di lakukan pemangkasan," tutupnya.

Kontributor Buniamin