Pilkada Bupati dan Walikota di Bali Lebih Berpotensi Rusuh Dibanding Pemilihan Gubernur

SuaraBali.id - Potensi terjadinya kerusuhan pada Pilkada Serentak Bulan November mendatang dinilai meningkat oleh Badan Pengawas Pemilu dibandingkan pada saat Pemilu 2024 lalu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan jika setiap Pilkada dilangsungkan, jumlah kerusuhan yang terjadi memang lebih banyak dibandingkan saat Pemilu Legislatif atau Pilpres.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kedekatan pemilih dengan tim sukses dan pasangan calon saat Pilkada.

“Lebih rawan, tren Pilkada lebih rawan. Semua hampir kerusuhan itu di Pilkada. Pemilu ada satu atau dua, tapi di Pilkada banyak (kerusuhan),” ujar Rahmat saat ditemui pada Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa (30/7/2024)

“Kedekatan antara tim sukses, masyarakat, dan juga kompetisi yang sesama keluarga mungkin terjadi (saat Pilkada),” imbuhnya.

Selain itu, khususnya di Bali dia menekankan jika tingkat kewaspadaan terhadap kerusuhan ditujukan pada Pemilihan Bupati atau Walikota. Pasalnya, Pemilihan Gubernur Bali dinilai akan lebih aman dibandingkan Bupati dan Walikota.

“(Pilkada) Kabupaten Kota yang paling kita harus waspadai, bukan (Pemilihan) Gubernur. (Pemilihan) Gubernur Bali relatif aman,” ujarnya.

Namun demikian, Rahmat menilai indeks kerawanan Pemilu secara umum di Bali masih tergolong rawan sedang. Indeks kerawanan tersebut dinilai berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya di daerah tersebut

Jika pada suatu daerah terjadi kerusuhan pada Pilkada sebelumnya, maka kemungkinan pada Pilkada selanjutnya akan mendapat indeks kerawanan tinggi.

Baca Juga: Mundur dari Jabatan Wabup Jembrana, Ipat Minta Maaf Janji Kampanye Tak Terpenuhi

“Di Bali cenderung lebih aman. Walaupun masih rawan sedang, Bali termasuk rawan sedang,” tuturnya.

“Biasanya belajar dari Pilkada sebelumnya. Itu yang akan dihitung sebagai salah satu data kami, ada kerusuhan Pilkada sebelumnya pasti (indeks kerawanan) tinggi,” pungkasnya.

Rapat koordinasi Pilkada Serentak digelar untuk mengecek persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak di Bali dan Nusa Tenggara. Rapat tersebut diikuti oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, serta lembaga terkait.

Kontributor : Putu Yonata Udawananda