Menko Polhukam: Anak-Anak Jadi Peserta Kampanye Demi Isi Ulang Judi Online

SuaraBali.id - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada November mendatang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto meminta agar aparat mengawasi keterlibatan anak-anak pada saat kampanye.

Hadi mengaku mendapat informasi tersebut setelah bertemu tokoh-tokoh daerah yang menyebut jika banyak ditemukan anak-anak yang mengikuti kampanye. Terlebih, menurutnya keikutsertaan anak-anak pada kampanye salah satunya karena terpapar pengaruh judi online.

“Kemarin saya bertemu tokoh karena di daerah ada menggunakan anak-anak melakukan kampanye, nanti aparat harus menghindari,” ujar Hadi saat ditemui pada Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa (30/7/2024).

“Jangan gunakan anak-anak di bawah umur karena sekarang anak-anak juga sudah mulai terpapar judi online,” imbuhnya.

Baca Juga: Penari Bali Cilik Ini Membuat Warganet Gemas Akan Gerakannya

Menurutnya, pengaruh paparan judi online terhadap anak-anak dapat dikaitkan dengan motif mereka mengikuti kampanye. Hadi menjelaskan jika anak-anak akan mencari cara untuk melakukan isi ulang agar dapat bermain judi online.

Akibatnya, saat mendapat ajakan untuk menjadi peserta kampanye, anak-anak itu pasti mengiyakan karena ingin mendapatkan imbalan yang akan digunakan mereka untuk melakukan isi ulang.

“Itu dia mau top up (isi ulang) tidak punya uang, maka tindakan berikutnya adalah kemudian ajak untuk melaksanakan kampanye, pasti ikut karena menginginkan imbalan,” tutur Hadi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dia meminta aparat TNI dan Polri agar dapat mencegah hal tersebut untuk terjadi.

Selain itu, Hadi juga telah membentuk tim untuk berkoordinasi dengan melibatkan 19 kementerian lembaga untuk mengawasi dan melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang.

Baca Juga: Lebih Bahagia dari No Clean Today, Curhatan Housekeeping Saat Dapat Tip Besar

“Kemenko Polhukam telah membentuk desk koordinasi Pemilu dan Pilkada di dalamnya terdapat 19 kementerian lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada,” ujarnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut ditujukan untuk mengecek persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak khususnya di wilayah Bali Nusra. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri.

Kontributor : Putu Yonata Udawananda