Bawaslu Bali Sebut Pengawasan Logistik Krusial untuk Cegah Pidana Pemilu

SuaraBali.id - Tahapan pengawasan logistik menjadi hal krusial bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna.

Alasannya, karena logistik Pemilu harus dipastikan tepat dalam segala aspek. Apalagi menurutnya, tahapan logistik ini merupakan tahapan yang sangat dekat dengan potensi pidana Pemilu.

"Contohnya, jumlah logistik tidak boleh melebihi yang telah ditentukan," ucapnya, disadur dari ANTARA, Minggu (14/01/2024).

Menurutnya, jika jumlah logistik berlebih, maka pidana Pemilu dapat menjerat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu pula perusahaan yang mencetak juga dapat terancam pidana pemilu jika tidak benar dalam melakukan tugas.

Ia yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Gianyar itu menegaskan, logistik Pemilu harus tepat jumlah, jenis, kualitas, waktu dan tujuannya.

"Pengawasan logistik sekaligus merupakan bentuk upaya Bawaslu Bali menjaga hak suara sesuai prosedur,: ujarnya.

Sependapat dengan Suguna, anggota Bawaslu Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma mengatakan selaku pengawas Pemilu, ia harus memastikan dimensi dari prinsip pengawasan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik itu terpenuhi semuanya.

"Bawaslu melakukan pengawasan tahapan logistik pada ketepatan jumlah, spesifikasi, bahan dan jenis harus dipastikan tidak melanggar atau keluar dari ketentuan," katanya.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali itu mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan adalah bentuk penyamaan persepsi dan merangkum semua proses yang telah dilakukan jajarannya dalam pengawasan secara melekat di tahapan logistik.

Baca Juga: Jadi Ikat Kepala Khas Bali, ini Kegunaan Udeng sesuai Motifnya

"Forum ini merupakan evaluasi dari pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu dalam tahapan logistik, permasalahan yang terjadi di lapangan dipaparkan secara gamblang sehingga kita bisa segera mencari solusinya bersama," lugasnya.