Wali Kota Bima Ditahan di Rutan KPK, Penjabat : Kita Prihatin Dan Doakan

SuaraBali.id - Wali Kota Bima Muhammad Lutfi (MLI) periode 2018-2023 ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa ia pun ditahan di Rutan KPK sebagaimana konferensi pers KPK pada Kamis (5/10/2023).

Meskipun Wali Kota Bima tengah ditahan karena dugaan korupsi namun birokrasi di Pemkot Bima disebut masih kondusif.

PJ Wali Kota Bima, H. Muhammad Rum yang dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pada tanggal 26 September lalu jabatan M Lutfi sebagai Walikota Bima periode 2018-2023 sudah berakhir dan saat ini sudah digantikan oleh penjabat.

Keberadaan penjabat ditengah situasi saat ini bisa menjaga kondusifitas birokrasi.

“Kan beliau sudah mantan InsyaAllah kondusif,” katanya.

Penetapan sebagai tersangka pada kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bima memberikan rasa keprihatinan. Meksi demikian, MLI harus tetap mempertanggungjawabkannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kita prihatin dan doakan semoga beliau dan keluarga diberikan kesabaran dan tabah serta kasusnya cepat selesai dan beliau bebas aamiin,” katanya.

Sementara terkait adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang dilakukan, Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB ini menyerahkannya kepada aparat. Sebagai negara hukum maka harus menyerahkan sesuai mekanisme yang sudah ada.

“Kita negara hukum serahkan kepada mekanisme yang sudah ada,” tegasnya.

Baca Juga: Breaking News, Mantan Wali Kota Bima Ditahan KPK, Ini Kronologi Kasusnya

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bima harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Para pejabat juga diharapkan bisa bekerja ikhlas dan ditekankan agar tidak ada lagi cawe-cawe dalam urusan kegiatan bagaimanapun nilai proyek yang dikerjakan.

“Ke depan kan aturan yang telah digariskan oleh undang-undang kerja ikhlas dan jangan cawe-cawe dalam urusan kegiatan seberapapun nilai proyeknya,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika ada kebuntuan yang dialami dalam penanganan proyek maka harus dikonsultasikan kepada atasan dan tenaga ahli lainnya.

“Kalau ada kebuntuan konsultasi kepada atasan jika atasan tak mampu bisa kepada saya selaku KDH,” katanya.

Untuk diketahui, Walikota Bima MLI periode 2018-2023 ditahan KPK, Kamis (5/10) malam. Penahan terhadap mantan walikota Bima tersebut setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi.

Untuk kepentingan penyidikan, mantan walikota Bima MLI akan ditahan selama 20 hari kedepan. Penahanan akan dilakukan mulai 5 – 24 Oktober mendatang di rumah tahanan negara KPK.