Koster Sebut Bupati di Bali Hanya Jadi Penikmat PHR Tapi Tak Bisa Menggunakannya

SuaraBali.id - Jelang akhir masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster melontarkan kritik tajam kepada seluruh Bupati di Bali. Kritik tersebut berkaitan dengan pengelolaan ekosistem yang disebutnya masih belum berjalan baik di tingkat kabupaten.

Dia menyebut penataan wilayah yang baik diperlukan agar Bali memiliki lingkungan yang baik dan menarik. Koster mencontohkan seperti penataan jalan raya dan trotoar yang baik serta penataan taman yang disebut bisa menjadi daya tarik akan keindahannya.

Namun, menurutnya hal itu belum dilakukan oleh bupati-bupati yang ada di Bali. Bahkan, dia menyebut jika bupati di Bali hanya menjadi penikmat Pajak Hotel dan Restoran (PHR) saja tanpa mempedulikan penggunaan PHR tersebut untuk penataan wilayahnya.

“Cuma terus terang aja, bupati kita ini semua menjadi bupati penikmat aja. Tahunya cuma terima PHR aja, tapi feedback dari PHR untuk menata supaya jadi rapi menarik (nilainya) minus. Dalam kategori yang parah,” ujar Koster saat pidatonya di depan pelaku pariwisata Bali di Kantor Gubernur Bali, Kamis (31/8/2023).

Baca Juga: 3 Pria Berbadan Kekar Pasang Bambu Misterius di Pendakian Pura Pasar Agung

“Tahunya Cuma PHR aja, aduh jangan-jangan dia gak tahu PHR nya sudah benar atau belum. Jangan Cuma menjadi penikmat begitu, harus diurus itu lo,” imbuhnya lebih lanjut.

Koster meyakini jika tren ini terus berlanjut maka Bali akan kehilangan daya tariknya jika dibandingkan dengan negara tetangga.

“Ke depan akan kalah jualan kalau keseluruhan ekosistemnya tidak dibangun dengan baik, kalah daya saing, saya pastikan itu. Kalah saing sama Singapura Malaysia, Thailand, Eropa apalagi,” tuturnya.

Koster memang mengakui jika dirinya sudah merancang rencana untuk mengarahkan ekosistem Bali agar menyaingi negara seperti Singapura. Namun, keterbatasan dana disebutnya menjadi salah satu hambatan terbesar.

Selain itu, dia juga menginginkan agar Bali bisa dikelola dalam satu wilayah sehingga akan bisa menata Bali lebih rapi.

Baca Juga: Bule Kroasia Gunakan Izin Kunjungan ke Bali Untuk Pasarkan Properti

“Masalah tata cara penyelenggaraan pemerintah yang harus saya aturkan karena ada otonomi sehingga bali ini bisa dikelola dalam satu kesatuan wilayah. Kalau itu bisa, akan lebih rapi lagi.