SuaraBali.id - Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana.
Kini, Kejati Bali menetapkan Rektor aktif Universitas Udayana Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
“Setelah dilakukan ekspos beberapa kali dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan alat bukti yang ada penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023 pada Kejaksaan tinggi Bali kembali menetapkan satu orang tersangka yaitu saudara Prof Dr INGA,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana saat konferensi pers di Kejati Bali, Senin (13/3/2023).
Penetapan Antara sebagai tersangka disebabkan keterlibatannya sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru pada periode 2018 hingga 2020 lalu.
Baca Juga: Cok Ace Sesalkan Kasus Korupsi di Universitas Udayana
Antara disebut berperan menimbulkan kerugian sebesar Rp 105,3 milyar.
Selain itu, kerugian negara akibat tindakan tersebut juga disebut mencapai Rp3,9 Milyar. Sehingga dalam perhitungan dugaan kerugian perekonomian negara yang diderita akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp 334,5 milyar.
“105 milyar itu kita temukan dalam penyidikan. Kemarin kan pasal yang kita sangkakan kan pasal 12 huruf E, itu yang kerugiannya 3,9 milyar. Setelah kita lakukan audit dari auditor, itu ada penerimaan lain yang besarnya tidak sesuai dengan peraturan,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo.
Antara dikenakan dengan sangkaan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
Sejauh ini penyidik sudah menyita dokumen dan alat bukti elektronik. Selain itu, Agus juga tidak menutup kemungkinan penambahan pasal sangkaan.
Baca Juga: 3 Pejabat Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana SPI Universitas Udayana Dan Belum Ditahan
“Penyidikan sudah kita sita, banyak dokumen dan alat bukti elektronik. Ini juga digital forensiknya juga sudah. Tidak tertutup kemungkinan pasal 5 pasal 11 juga ada di situ,” imbuhnya.
Berita Terkait
-
Enaknya Jadi Setya Novanto: Korupsi Triliunan, Hukumannya Makin RIngan
-
Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Bisa Kena Pasal Korupsi
-
Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Depok Bisa Diperiksa dalam Kasus Korupsi
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
CEK FAKTA: Benarkah Keluarga Jokowi Terlibat Korupsi Pertamina?
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Kurs Rupiah Selangkah Lagi Rp17.000 per Dolar AS, Donald Trump Biang Keroknya
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
Terkini
-
Arus Balik Lebaran 2025 Meningkat, Terminal Mengwi Bali Catat Lonjakan Penumpang Dibanding 2024
-
Program Pemberdayaan UMKM oleh BRI Mampu Tingkatkan Skala Bisnis Unici Songket Silungkang
-
Bali Larang Minuman Kemasan Plastik di Bawah 1 Liter, GPS : Kesewenang-wenangan, Bisa Digugat
-
Ini Fasilitas Posko Mudik BUMN dari BRI Saat Arus Balik Lebaran 2025: Agar Pemudik Nyaman
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali