SuaraBali.id - Produksi arak Bali semakin meningkat, mencapai 40,1 juta liter per tahun
Dari angka tersebut, terlihat kenaikan produksi tahunan mencapai 23,7 juta liter, di mana jumlah tersebut sejalan dengan bertambahnya merek arak Bali yang telah lolos izin Badan POM dan berpita cukai.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kenaikan produksi ini setelah adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020
"Jumlah produksi arak Bali meningkat menjadi sebanyak 40,1 juta liter per tahun, sebelumnya 16,4 juta liter per tahun," kata Koster, Senin (30/1/2023).
Hingga saat ini disebutkan bawha ada 32 merek arak telah terdaftar, dari yang sebelumnya hanya 12 merek, dengan dinaungi 10 koperasi yang mengelola.
Hal ini juga meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tertampung, dari yang sebelumnya 920 KK dan 1.820 orang, kini menjadi 1.486 KK dan 4.458 orang pekerja.
"Harga tuak yang menjadi bahan baku arak Bali naik menjadi Rp5.000-Rp6.000 per liter, sebelumnya Rp3.000-Rp4.000 per liter," ujar orang nomor satu di Pemprov Bali itu.
Pendorong peningkatan dampak positif perekonomian dari arak Bali adalah telah ikut sertanya hotel-hotel berkelas dunia di Bali yang memasarkan dan memanfaatkan produk arak Bali untuk para wisatawan.
Hal inilah yang membuat bukti nyata bahwa arak Bali telah nyata menjadi salah satu sumber dari kehidupan masyarakat Pulau Dewata.
Baca Juga: Jatuh Bangun Wayan Darma, Penyulap Buah Salak Jadi Dodol Hingga Arak
Ia berharap agar seluruh pelaku usaha arak Bali dari hulu ke hilir benar-benar melaksanakan Pergub yang ada dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.
"Pelaku usaha arak Bali agar berkomitmen penuh kepada petani yang menghasilkan tuak sebagai bahan arak Bali, yakni membeli tuak dengan harga yang pantas, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka," sambungnya.
Pelaku usaha diharapkan akan terus menjaga dan meningkatkan kualitas, cita rasa, aroma, dan kemasan arak Bali yang menarik, juga kemasannya harus memakai aksara Bali untuk memberi identitas yang unik.
Selain itu juga diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran secara konvensional dan melalui marketplace, serta mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
"Pelaku usaha arak Bali agar memproduksi dengan mempertahankan cara pengetahuan tradisional karena telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, dilarang keras memproduksi arak gula, yang merusak cita rasa arak tradisional, mengganggu kesehatan, dan merusak harga," tutur Koster. (ANTARA)
Berita Terkait
-
7 Moisturizer Lokal Tanpa Alkohol dan Parfum, Cocok untuk Kulit Sensitif
-
Gubernur Bali Minta Evaluasi Proyek Lift Kelingking, Tegaskan Akan Ditutup Jika Langgar Izin
-
5 Rekomendasi Parfum Lokal Non Alkohol: Wangi Awet, Salat Tetap Sah
-
Paul Gascoigne Ungkap Sisi Gelap Hidupnya: Pilih Tetap Mabuk Meski Sadar Akan Mati
-
7 Rekomendasi Parfum Non Alkohol Terbaik untuk Santri, Wangi Tahan Lama
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
5 SUV Paling Laris Akhir 2025: Dari Hybrid Canggih Sampai Harganya 200 Jutaan
-
7 Jenis Heels Populer Bikin Kakimu Jenjang dan Elegan
-
5 Maskara Andalan Bikin Mata Hidup Maksimal
-
Eropa Kekurangan Tenaga Produktif, Ini Syarat Agar Anda Bisa Jadi Pekerja Migran
-
Santunan dan Pemulangan Jenazah WNI Korban Kebakaran Hongkong Ditanggung Pemerintah