SuaraBali.id - Wali Kota Solo Gibran dibela Ganjar, Gubernur Jawa Tengah karena pecat Lurah Gajahan Suparno dengan alasan pungli. Nah, di sisi lain, warga Solo melawan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Gibran tegas menangani kasus dugaan pungutan liar atau pungli di Kelurahan Gajahan.
Ganjar menilai ketegasan itu layak ditiru dan dijadikan peringatan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan pemerintah.
Ganjar pun mewanti-wanti para pejabat publik untuk tidak menerima apalagi meminta uang maupun bingkisan menjelang Lebaran ini.
Tak hanya tindakan Gibran mencopot Lurah Gajahan, Suparno, Ganjar juga mengapresiasi tindakan Gibran meminta maaf pada masyarakat serta mengembalikan uang pungli itu kepada para pemilik toko.
Dalam kasus pungli yang menyeret Lurah Gajahan, Solo, Suparno, itu total ada 145 toko yang dimintai uang dengan dalih zakat Lebaran. Total uang yang terkumpul mencapai Rp11,5 juta.
Gibran bersama Camat Pasar Kliwon, Ari Dwi Daryanto, langsung berkeliling ke pertokoan kawasan Gajahan untuk mengembalikan uang yang dipungut petugas Linmas Gajahan seperti dilansir Solopos.com, Minggu (2/5/2021).
"Saya kira bagus ya, kalau kesadaran dari penyelenggara pemerintahannya seperti itu. Masyarakat akan merasakan hadirnya negara di tengah-tengah mereka," ungkap Ganjar dikutip Detikcom dari keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).
Menurut Ganjar, sejauh ini sudah banyak pejabat yang menunjukkan ketegasan seperti Gibran dalam kasus pungli yang menyeret Lurah Gajahan, Solo.
Baca Juga: Gubernur Ganjar Dukung Ketegasan Gibran Copot Lurah yang Terlibat Pungli
Misalnya Wali Kota Medan, Bobby Nasution, memecat oknum lurah yang melakukan pungli. Begitu juga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang menindak aksi pungli.
"Bahkan sampai Kediri. Mas Dhito [Hanindhito-Bupati Kediri] juga sidak parkir liar dan ditindak, pungli dikembalikan semuanya," terang Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar berharap seluruh kepala daerah bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ia menyarankan kepala daerah membuat kanal-kanal laporan agar masyarakat mudah mengakses dan menyampaikan masukan dan keluhan.
Ganjar meyakini dengan tren kepala daerah yang tegas, masyarakat akan semakin banyak melapor saat ada perilaku oknum pejabat yang tidak tepat.
"Itu yang kita semua harapkan, karena terasa betul reformasi birokrasi yang dilakukan," cetus Ganjar.
Spanduk protes
Tag
Berita Terkait
-
Wapres Gibran Ikut Disadap Listyo Sigit Prabowo? Yusril: Hanya Allah yang Tahu
-
Soal Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pengamat Nilai Proses DPR Bikin Terang Benderang
-
Suket Penyetaraan SMA Gibran Tak Sah, Demokrat Pelajari Serius Pertimbangan Hukum MA
-
Putusan MA Gugurkan Suket Ijazah Gibran, Gerindra Segera Rumuskan Sikap
-
MA Batalkan Suket SMA Gibran, Ada Apa dengan Syarat Cawapres 2024?
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
Pilihan
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
Terkini
-
Tim SAR Tetap Lanjutkan Pencarian Dua Korban Longsor Pelaga
-
Cuan Puluhan Miliar! Jambu Mete dari Lahan Kering NTB Kini Tembus Pasar Internasional
-
Anggaran PON 2028 Rp1 Triliun, DPRD NTB Pilih Mundur Jadi Tuan Rumah
-
Imigrasi Tangkap 3 WNA di Bali Diduga PSK Tarif Belasan Juta
-
WNI dan WNA Dilaporkan Hilang Tertimbun Longsor Masih Dicari