Ribuan Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada di Bali

SuaraBali.id - Sebanyak 5.410 personel gabungan Polri-TNI serta jajaran Desa Adat siap mengamankan pelaksanaan pilkada di Bali.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Syamsi menuturkan para personel bertugas mengamankan 5.829 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di enam kabupaten atau kota Bali demi kelancaran Pilkada 2020.

"Jadi total personel ada 5.410 personel, yang sifatnya gabungan. Dari bawah Kendali Operasi (BKO) TNI ada 625 orang dan BKO Polda Bali 2.147 orang, sisanya di-back up personel Polres/Polresta," ujarnya kepada Antara, Selasa (9/9/2020).

Sementara pengamanan TPS terbagi menjadi beberapa klasifikasi yakni status aman, rawan dan sangat rawan dan khusus.

Untuk TPS khusus hanya ada lima lokasi. Sedangkan TPS aman ada 3.673 lokasi, TPS rawan 2.112 lokasi dan TPS sangat rawan ada 39 lokasi.

Syamsi menerangkan TPS kategori aman yaitu yang  lokasinya tidak jauh dan mudah ditempuh, tidak ada konflik sosial di sana sehingga dianggap aman. Sedangkan kategori rawan itu pernah terjadi konflik sosial dan sebelumnya dan sebelumnya ada situasi kerawanan.

"Kategori sangat rawan pernah terjadi konflik sosial yang tinggi di daerahnya.  Adapun TPS khusus diperuntukkan bagi masyarakat disabilitas," jelas Syamsi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di enam kabupaten atau kota Bali yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli dan Karangasem serta Kota Denpasar.

Kategori aman, rawan dan sangat rawan sudah dibagi untuk masing-masing kabupaten atau kota yang melaksanakan Pilkada 2020 tersebut.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kalimantan Barat Hari Ini, 9 September 2020

Syamsi pun berharap, saat kampanye masing-masing pasangan calon kepala daerah tidak membawa massa yang banyak dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

"Untuk antisipasi kampanye, jadi semuanya tidak bergerak sendiri dan melibatkan Pemerintah Provinsi, TNI, semuanya sudah diimbau dari Mendagri bahwa semua pelaksanaan dalam Pilkada ini diharapkan tidak membawa massa yang banyak. Polri membantu apa yang jadi kebijakan gubernur sehingga bawa massa yang banyak diharapkan tidak dilaksanakan dari masing-masing calon lah ya," jelasnya memungkasi.