SuaraBali.id - Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengamankan 138 orang yang dinilai menimbulkan kericuhan sepanjang aksi di Denpasar, Sabtu (30/8/2025) kemarin.
Ratusan orang itu diamankan sepanjang kericuhan di Mapolda Bali dan sekitar Kantor DPRD Provinsi Bali.
Kericuhan di dua titik itu berlangsung selama sekitar 18 jam. Setelah aksi di Mapolda Bali yang berlangsung sejak pukul 11.00 WITA, hingga pukul 16.00 WITA.
Kericuhan berpindah ke Kantor DPRD Provinsi Bali yang disebut berlangsung hingga Minggu (31/8/2025) pukul 05.00 WITA.
Baca Juga:Ketua DPRD NTB Akan Bangun Tenda untuk Kantor Sementara
“Dari kejadian tersebut Polda Bali mengamankan 138 orang yang dianggap membahayakan saat aksi demo berlangsung,” ujar Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy dalam keterangannya pada Minggu (31/8/2025).
Ariasandy mengaku pihaknya menyesalkan aksi unjuk rasa yang sempat berjalan kondusif namun justru berakhir dengan kericuhan.
Sehingga menurut standar operasi prosedur yang dimiliki pihaknya, jika harus ada tindakan tegas terukur dalam situasi tersebut.
“Tentunya kita semua sangat menyesalkan aksi demo yang berujung anarkis sehingga Polda Bali harus bertindak tegas terukur dan tetap sesuai SOP,” tuturnya.
Dia mengingatkan jika pihaknya tidak melarang pihak mana pun untuk melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.
Baca Juga:Kericuhan Demo di Polda Bali: 22 Ditangkap, 8 Polisi Luka, Ancaman 'Travel Warning' Mengemuka
Namun, tentu ada batasan tindakan agar tidak melakukan aksi hingga melakukan tindakan anarkis.
“Kami tidak melarang orang melakukan unjuk rasa atau demo karena itu hak semua warga negara,” papar dia.
“Namun dalam pelaksanaan semua ada aturan tidak boleh berbuat anarkis yang merugikan orang lain maupun diri sendiri,” sambung Ariasandy.
Ariasandy menambahkan jika saat ini situasi di sekitar lokasi aksi kemarin sudah kondusif.
Dia meminta masyarakat Bali agar senantiasa menjaga keamanan untuk menjaga iklim pariwisata di Bali. Menurutnya jika keamanan Bali terganggu, akan berdampak langsung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Bali.
“Hampir 70% masyarakat kita hidup dari sektor pariwisata, jika keamanan terganggu otomatis akan menurunkan kunjungan wisatawan ke pulau Dewata yang kita cintai,” pungkasnya.
