Sehingga, mengelola besaran sampah plastik dinilai sangat kompleks.
Menurut Bima, setidaknya ada tiga masalah yang dialami ketika mengelola sampah plastik. Salah satunya adalah upaya untuk mengurangi produksi sampah plastik seperti yang diinginkan Koster.
Bima memahami upaya tersebut dapat memberi dampak seperti mengganggu keseimbangan perekonomian.
“Kalau kita melakukan tindakan untuk mereduksi produksi plastik maka akan mengganggu keseimbangan perekonomian, nggak mudah karena ini bicara dapur, bicara sistem ekonomi yang sudah terbentuk puluhan tahun di negara kita,” paparnya.
Baca Juga:Koster Absen di Hari Pertama Retret Kepala Daerah: Prioritaskan Pembukaan PKB Bali
Sementara, faktor lainnya menurut Bima adalah belum adanya pengganti plastik yang terbukti dan penanganan dari hulu ke hilir.
Sementara itu, Koster dan Pemprov Bali sebelumnya sudah melakukan sosialisasi terhadap 18 perusahaan AMDK di Bali. Dia menyampaikan semua perusahaan tersebut setuju dengan kebijakan tersebut.
Meski sebelumnya ada satu perusahaan yang belum menyetujui, namun akhirnya juga bersedia menerapkan kebijakan tersebut.
Sebelumnya Koster menyampaikan jika dirinya tidak segan akan mencabut izin perusahaan yang tidak mau menaati peraturan tersebut. Menurutnya, sampah plastik di Bali dapat melukai citra pariwisata Pulau Dewata.
Termasuk yang disumbangkan dari produsen minuman dalam botol plastik.
Baca Juga:Koster Adukan Langsung Aqua yang Belum Dukung Larangan AMDK di Bawah 1 Liter di Bali
“Kalau dia enggak taat, ya sudah izin saya cabut. Jangan sampai enak di dia cari untung, bikin sampah, orang lain disuruh ngurus, terus pariwisata kita citranya jadi menurun,” ujarnya saat ditemui pada beberapa waktu lalu.
“Bali citranya juga jadi menurun. Dengan berlakunya kebijakan ini, pariwisata Bali mulai naik. Jadi saya senang sekali karena wisatawan asing, dia sangat apresiasi terhadap kebijakan yang ramah lingkungan,” paparnya.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
