SuaraBali.id - Gubernur Bali, Wayan Koster menanggapi berkembangnya isu pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng, Bali.
Pembangunan bandara tersebut rencananya dilakukan oleh PT BIBU Panji Sakti.
Rencana tersebut juga sudah didukung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang sudah bertemu pihak PT BIBU Panji Sakti pada pekan lalu.
Menanggapi rencana tersebut, Koster menanyakan kembali kepada PT BIBU terkait sumber dana pembangunan bandara tersebut.
Baca Juga:Saking Kekarnya, Pelaku Penembakan WN Australia di Bali Sampai Harus Diberi 3 Borgol
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut PT BIBU Panji Sakti hingga saat ini tidak melakukan koordinasi apa pun dengan Pemerintah Provinsi Bali.
“Oh iya PT PIBU kali mau membangun dia, dari mana uangnya?” ujar Koster saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (30/6/2025).
“Nggak, nggak ada (koordinasi dengan Pemprov Bali). Kalau wacana (pembangunan Bandara Bali Utara), dari dulu sudah wacana,” imbuhnya.
Kendati demikian, dia mempersilakan jika pemerintah pusat hendak memberikan dukungan dana untuk pembangunan bandara di Buleleng.
Dia menyebut akan mengikuti instruksi pemerintah pusat jika hal itu terjadi.
Baca Juga:Dokter Forensik Tak Ada di Lombok, Jenazah Juliana Marins Terpaksa Dibawa ke Bali
Namun, dia juga menekankan perihal infrastruktur penghubung antara Bali Utara dan Bali Selatan yang menurutnya masih belum memadai.
Dia mengharapkan ada kejelasan terkait hal itu andai pemerintah pusat mendukung pembangunan itu.
Bandara Bali Utara sendiri memang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada April 2025 lalu.
Proyek tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025.
Sementara, pernyataan Koster seirama dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menolak adanya Bandara di Bali Utara.
Hal itu sampai membuat proyek tersebut dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada periode pemerintahan Joko Widodo.
