Selain itu, Australia menyoroti protes publik dan acara yang melibatkan banyak orang terjadi secara berkala dan bisa berubah menjadi kekerasan tanpa pemberitahuan.
Jika terjadi demonstrasi, kemungkinan akan terjadi kemacetan lalu lintas dan akses terbatas ke lokasi. Hindari demonstrasi serta pantau media lokal untuk mendapatkan informasi terkini.
Banyak Risiko
Dispar Bali melihat sebagai destinasi wisata internasional yang dikunjungi wisatawan dari berbagai negara, Pemprov Bali menyadari pasti akan banyak risiko yang mungkin terjadi pada wisatawan.
Baca Juga:Soal Terminal LNG Sidakarya, Koster : Saya Tidak Akan Membiarkan Pembangunan Merugikan
Terlebih Bali sangat bertumpu pada wisata alam seperti pantai di samping budaya.
“Jika terjadi sesuatu pada wisatawan saat berlibur di Bali, hal tersebut akan berdampak sangat buruk pada citra pariwisata Bali,” ujar Sumarajaya.
Oleh karena itu untuk memastikan keamanan WNA Australia pemerintah daerah berupaya agar mereka dapat menikmati alam dan budaya Bali dengan aman dan nyaman.
“Pemprov Bali telah menerapkan standarisasi industri pariwisata, baik dari segi standar keselamatan wisata maupun standar keselamatan bencana,” kata Kepala Dispar Bali.
Selanjutnya pemerintah meminta kerja sama wisatawan untuk mematuhi aturan, terbaru soal Surat Edaran nomor 7 tahun 2025, tentang Tata Tertib Baru bagi Wisatawan Asing Selama di Bali.
Baca Juga:Koster Absen di Hari Pertama Retret Kepala Daerah: Prioritaskan Pembukaan PKB Bali
Surat edaran ini kemudian disajikan dalam bentuk Do's and Don'ts, yakni apa saja yang boleh dan apa saja yang dilarang bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali.
Sejauh ini juga Pemprov Bali melihat belum ada dampak peringatan perjalanan Pemerintah Australia terhadap kunjungan wisman dari seluruh dunia maupun Negeri Kangguru itu.
Tahun 2023 dari Januari-Mei jumlah kunjungan total 1.876.975 kunjungan, pada 2024 2.391.860 kunjungan, dan 2025 ini melonjak di angka 2.663.734 kunjungan, masih dengan didominasi kunjungan Australia.
